SELEKSI calon komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dinilai harus menjadi proses pencarian sosok yang berintegritas tinggi. Soalnya, KPPU memiliki peran yang sangat strategis dalam dunia bisnis Indonesia.
Ekonom senior Faisal Basri mengatakan itu dalam keterangan tertulis, Minggu (12/3). KPPU menjadi pengawas bagi persaingan bisnis yang sehat juga kebijakan pemerintah di bidang perdagangan dalam negeri. "Komisioner KPPU saat ini dan ke depan harus punya integritas tinggi, berani meluruskan yang dipandang salah, termasuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah. Tidak sekadar memburu kesalahan dunia usaha," ungkap Faisal di Jakarta, Jumat (11/3).
Menurut Faisal, selama ini permasalahan pasar kerap kali disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Dia mencontohkan pada gejolak minyak goreng yang menyebabkan harga melambung tinggi. Faisal menyebutkan akar permasalahannya ialah kebijakan biodiesel yang ditetapkan oleh pemerintah. Harga jual biodiesel lebih tinggi ketimbang untuk industri pangan, termasuk minyak goreng.
Baca juga: Mentan SYL Dorong Kopi Indonesia Tersebar di Seluruh Dunia
Faisal juga menilai biodiesel menyedot porsi crude palm oil (CPO) yang menjadi bahan dasar industri pangan lewat program Mandatory B35. CPO untuk B35 lebih menarik karena memiliki insentif yang diberikan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). "Sumber terbesar masalah perdagangan ialah pemerintah sendiri. Oleh karena saya menyampaikan masukan bahwa ayo KPPU memperbanyak tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Bukan menjadi kaki tangan pemerintah dan tunduk kepada keinginan pemerintah," beber Faisal Basri.
Komisioner KPPU periode 2000-2005 itu pun mencontohkan sepak terjang pengawasan bisnis di masa lalu. Faisal menuturkan di masa lalu bahwa KPPU memberikan rekomendasi atas kebijakan harga batas dan bawah pada tiket pesawat.
"Kami menyampaikan bahwa hal itu akan menyebabkan pasar kacau. Jadi, lebih baik dibebaskan dalam sistem pasar," katanya.
Baca juga: Kementan Gelar Social Creative Coffee Expo di Makassar
Dia berharap seleksi komisioner KPPU akan menjadi momen perbaikan dan peningkatan KPPU. "Bukan alat pemerintah, tetapi menjaga dan mengoreksi yang salah," pungkas Faisal Basri.
Presiden Joko Widodo menerima panitia seleksi (pansel) pemilihan calon anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masa jabatan tahun 2023-2028 di Istana Kepresidenan Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin, 27 Februari 2023. Ketua Pansel Prof. Ningrum Natasya Sirait menyatakan telah merampungkan proses seleksi dan melaporkan hasilnya kepada Presiden Jokowi. "Pagi ini kami melaporkan bahwa pansel pemilihan Komisioner KPPU 2023-2028 yang bertugas sejak Oktober 2022 merampungkan hasilnya," ujar Prof. Ningrum saat memberikan keterangan pers.
Prof. Ningrum dan anggota pansel lain melaporkan 18 nama kandidat Komisioner KPPU yang juga diterima oleh Presiden Jokowi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. "Kami melaporkan kepada Bapak Presiden 18 nama calon ataupun kandidat Komisioner KPPU yang sudah diterima oleh Bapak Presiden beserta Mensesneg," imbuhnya.
Kedelapan belas nama tersebut merupakan hasil seleksi dari 228 pendaftar yang melewati berbagai tes mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis, uji kompetensi, tes kesehatan, hingga wawancara. Selanjutnya, 18 nama tersebut akan disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada DPR untuk memilih 9 orang yang akan ditetapkan dengan keputusan presiden (Keppres). (Z-2)
