Menkeu Sebut JICA Tertarik Lakukan Ekspansi di Proyek MRT

LEMBAGA asal Jepang, yakni Japan International Cooperation Agency (JICA), menunjukkan ketertarikan untuk melakukan ekspansi pembangunan proyek Moda Raya Terpadu (MRT) di sekitar wilayah Jakarta. 

JICA juga menyatakan minatnya untuk mendukung upaya penanggulangan banjir di Indonesia. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berkunjung ke Jepang.

"Ada beberapa proyek yang menjadi perhatian JICA. Pertama adalah MRT, ekspansi dari Jakarta agar bisa lebih lengkap. Sehingga bisa memberikan pelayanan yang lebih lengkap kepada seluruh arus mobilitas, terutama di Jakarta dan sekitarnya," jelasnya, Selasa (14/2).

Baca juga: Tahun Depan, MRT Jakarta Siap Bangun Dua Rute Baru

Lebih lanjut, dia mengatakan pemerintah menyambut baik ketertarikan JICA untuk berekspansi di proyek MRT. Pasalnya, lembaga resmi pemerintah Jepang itu memiliki segudang portofolio yang cukup apik dalam pembangunan infrastruktur.

Proyek kedua yang menarik minat JICA ialah ihwal penanggulangan banjir di Indonesia. Bendahara Negara mengungkapkan JICA juga memiliki keahlian dalam mendukung penanggulangan banjir. Di Tokyo misalnya, JICA mendukung penanggulangan banjir dengan beragam pembangunan di bawah tanah. 

"Mereka menyampaikan bahwa di Tokyo dibangun berbagai proyek untuk bisa menanggulangi dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir, dengan melakukan berbagai pembangunan di bawah tanah," tutur Ani, sapaan akrabnya.

Baca juga: Menteri ESDM Klaim Pasokan Gas untuk Industri Pupuk Aman

"Sehingga melihat frekuensi dari bencana alam yang sering terjadi, termasuk di Indonesia, JICA memiliki ketertarikan untuk bisa membantu di dalam menanggulangi banjir," sambungnya.

Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, loan portofolio yang berasal dari JICA di Indonesia tercatat ¥551 miliar, atau setara Rp63,18 triliun (kurs: Rp114,60 per ¥1). Portofolio itu tersebar di sejumlah kementerian/lembaga, seperti Kementerian Perhubungan senilai ¥277 miliar.

Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai ¥204 miliar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ¥8 miliar, Bappenas ¥7 miliar, serta PT PLN dan Pertamina senilai ¥55 miliar.(OL-11)