Mendag Singgung Mafia Minyak Goreng, PSI: Tunjuk Hidungnya

JURU bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bidang Ekonomi Andre Vincent Wenas mengimbau komunikasi antarinstansi di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian bersama Polri bisa memitigasi risiko kebocoran migor curah bersubsidi itu merembes ke industri selain UMKM. Pun soal transparansi dana subsidi serta mafia minyak goreng yang sering disebut Menteri Perdagangan M Lutfi.

“Harus ada koordinasi yang rapi antarinstansi di bawah Kemenko Perekonomian serta Polri. Jangan sampai bocor juga itu minyak goreng curah bersubsidi ke industri yang bukan UMKM. Selain itu pertanggung-jawaban soal dana subsidi yang kemarin sekitar Rp6-7 triliun itu kemana saja mengalirnya, mesti transparan dong. Mendag Lutfi juga menyinggung soal mafia migor, maka segera saja tunjuk hidungnya, siapa saja mereka itu?” ujar Andre Vincent.

Menjelang bulan puasa konsumsi minyak goreng bisa naik sekitar 20% dan semasa libur lebaran bahkan bisa naik sampai sekitar 40%.

“Maka jangan sampai ada pihak tertentu yang mengkhianati niat baik pemerintah ini, mari sama-sama kita jaga!” imbuh Andre.

PSI, lanjut Andre, menyambut baik kebijakan Menteri Perdagangan yang mengeluarkan Permendag No.11 Tahun 2022 tentang pencabutan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan. Kebijakan HET minyak goreng kemasan selama ini terbukti di lapangan tak efektif menjamin pasokan di pasar konsumen ritel. 

“Pertama kita menyambut baik dan mengapresiasi pemerintah. Kita segera melihat pasokan minyak goreng kemasan di outlet ritel mulai lancar, semoga availability ini bisa terus terjaga. Karena percuma harga murah (subsidi) tapi tak ada yang jual, rak toko tetap kosong. Kita jadi seperti kucing-kucingan dan main petak umpet terus!” tutur Andre.

Baca juga: Minyak Goreng Curah Dijual Lampaui HET di Jatim, Rp24 Ribu/liter

Ia menambahkan agar kebijakan ini dibarengi pengawasan ketat dari seluruh aparat negara (dinas kementerian, pemda, dan kepolisian) sehingga peredaran minyak goreng yang curah tetap taat aturan.

“Pemerintah lewat seluruh aparatnya tetap mesti mengawal ketat kebijakan untuk tetap menyubsidi minyak goreng curah di harga Rp14 ribu per liter. Jangan sampai ada yang nakal mengoplos, atau mengemas ulang dengan botol plastik lalu menjualnya dengan harga yang di atas HET. Padahal isinya itu minyak goreng curah bersubsidi,” ungkapnya.

PSI juga menghargai upaya pemerintah untuk mengintensifikasi pungutan ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK) bagi eksportir CPO dari yang semula USD375 per ton menjadi USD675 per ton atau naik sekitar 80%. Dana ini dimaksudkan juga untuk menyubsidi minyak goreng curah yang diperuntukan bagi rakyat kebanyakan.

“Kita tahu minyak goreng curah bersubsidi itu untuk rakyat kebanyakan, dan yang kemasan lebih untuk kalangan menengah ke atas. Maka kebijakan segregasi ini jangan sampai disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab".(RO/OL-5)