Tingkatkan Keterampilan Pekerja Migran, BP2MI Gandeng Lembaga Pendidikan

BADAN Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan berbagai cara untuk meningkatkan keterampilan dan profesionalisme pekerja migran Indonesia (PMI) di negara penempatan. Salam satunya dengan menggandeng lembaga pendidikan.

Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara BP2MI dengan Asosiasi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) dan Yayasan Pendidikan Pembangunan Generasi Muda Indonesia (YPPGMI) di Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (5/10).

“Ini adalah langkah nyata kita terhadap calon pekerja migran yang memiliki kualifikasi, kompetensi, keahlian, dan keterampilan berbahasa," ucap Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam keterangan pers, Kamis (7/10)

"Kita tidak boleh kalah bersaing dengan negara lain yang juga menempatkan pekerjanya di negara penempatan. Tantangan global ini harus kita rebut dan berupaya menjadi yang terdepan,” tutur Benny.

Melalui kolaborasi antara BP2MI dengan AIPNI dan YPPGMI diharapkan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) dapat memperoleh pelatihan keterampilan sehingga mampu bekerja dengan baik di negara penempatan.

“Kita berorientasi pada penempatan PMI yang terampil dan profesional karena wajah Indonesia tercermin di diri PMI saat bekerja di negara penempatan. Tentu kita mempersiapkan PMI yang bisa menjaga nama baik negara kita,” ujar Benny Rhamdani.

Meski di tengah pandemi, BP2MI optimistis PMI tetap dapat diberangkatkan ke negara penempatan. Sebab, kebutuhan akan tenaga kerja Indonesia cukup besar.

“Saat pandemi ada beberapa negara yang menutup akses bagi pekerja asing, tapi per hari ini 56 negara masih membuka penempatan. Korea, Taiwan masih tertutup, kita berharap 2022 dibuka,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Komisi IX Dr. H. Edy Wuryanto, S.KP., M.Kep menyatakan optimismenya terhadap BP2MI dalam memberantas mafia penempatan PMI ilegal.

Terlebih, saat ini BP2MI di bawah pimpinan Benny Rhamdani, telah membentuk Satgas Pemberantasan Sindikat Pengiriman Ilegal PMI.

“Satgas yang dibentuk BP2MI diharapkan mampu menjadi panglima mengatasi mafia PMI dan menjadi penyatu lintas sektoral. Sebab, dibutuhkan kerja sama yang baik antara Kemenaker, BP2MI, Kemenlu, Imigrasi, kepolisian, dalam mengatasi mafia PMI. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” kata Edy Wuryanto. (RO/OL-09)