Pratama Widya Raih Kontrak Baru Rp141,3 Miliar

Hingga awal September 2020, PT Pratama Widya Tbk berhasil mendapatkan kontrak baru senilai Rp 141,13 miliar atau mencapai 86% dari target kontrak baru tahun ini yang sebesar Rp 164 miliar.

Mayoritas kontrak sebanyak 70,4% itu berasal dari proyek infrastuktur yang tetap menggeliat di masa pandemi Covid-19.

"Dengan adanya Instruksi Menteri (Inmen) Nomor 2 tahun 2020 yang menjamin pekerjaan jasa konstruksi tetap berlanjut di tengah pandemi, mendorong perusahaan mendapatkan kontrak baru," ujar Corporate Secretary and Business Development Pratama Widya Tbk, Richard Antonio  melalui rilis yang diterima.

Melihat meningkatnya kebutuhan alat berat, Pratama Widya melalui anak usahanya akan melakukan integrasi vertikal hulu di bidang pelayaran dan distributor serta penyewaan alat berat, sebagai upaya menurunkan biaya produksi.

Manajemen juga mengaku telah mengubah pendekatan belanja modal atau capital expenditure (Capex). Adapun, Capex yang disiapkan PTPW pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 103,76 miliar.

Menurutnya, jika perusahaan lain mempunyai banyak alat berat, namun PTPW memilih untuk merampingkan diri. Pasalnya, semakin banyak alat berat, semakin tinggi beban depresiasi sehingga laba Perusahaan tergerus. "Kami memaksimalkan penggunaan alat berat yang ada dan meningkatkan mutu pemeliharaan alat," tegasnya.

Di tengah pandemi ini, perusahaan tidak melakukan efisiensi besar-besaran, Pratama Widya Tbk juga tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan karena kegiatan usaha tetap berjalan tidak terganggu oleh pandemi.

"Untuk tahun 2020, manajemen menargetkan pendapatan di kisaran Rp 185 miliar dengan laba bersih di atas 20%," kata dia.

Fokus Proyek Pemerintah

Korporasi bisa tetap tumbuh di masa pandemi karena pembangunan infrastuktur Indonesia masih dibutuhkan, guna membangkitkan ekonomi ketika pandemi berakhir. Di saat kondisi ekonomi yang tidak baik ini, Pratama Widya Tbk fokus diri untuk memperoleh pekerjaan infrastruktur yang didanai oleh Pemerintah.

Adapun sektor infrastruktur akan bertumbuh seiring dengan kenaikan anggaran Kementrian PUPR dalam RAPBN 2021.

Presiden Joko Widodo dalam acara penyerahan Nota Keuangan RAPBN 2021 menempatkan kementerian PUPR sebagai kementerian dengan anggaran paling besar. Kenaikan anggarannya mencapai Rp 149,8 triliun.

"Hal tersebut menunjukan penundaan program infrastruktur di tahun 2020 akan dikejar oleh Pemerintah pada tahun 2021 sehingga kontribusi pendapatan dari pembangunan Ibu Kota Negara baru dapat dirasakan oleh korporasi pada 2021," sambungnya. (E-1)