Bangkitkan Pariwisata, Pelaku Usaha Siap Sukseskan Indonesia Care

PERHIMPUNAN Hotel dan Restoran Indonesia dan industri perhotelan menyampaikan dukungan dan komitmen kuat untuk bersinergi dalam mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kampanye Indonesia Care atau panduan protokol kesehatan bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  RI.

InDOnesia CARE atau disingkat I Do Care merupakan program yang digagas sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk menghadirkan pariwisata dan ekonomi kreatif yang adaptif di masa kebiasaan baru melalui penerapan protokol yang mencakup kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan yang lestari (Cleanliness, Health, Safety and Environment/CHSE). 

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Maulana yusran mengatakan, pihaknya akan aktif mengkomunikasikan kampanye Indonesia Care demi bangkit kembalinya pariwisata Indonesia.

"Pelaksanaan protokol kesehatan dipandang sebagai sebuah keharusan di masa adaptasi kebiasaan baru ini. Industri Hotel dipandang juga bisa memanfaatkan banyak hal untuk kembali meraih pasar dengan memunculkan serta mengolah kreatifitas produk dan pasar," kata Maulana dalam dialog virtual Voxpp Shout! bertajuk Lebih Jauh Dengan Kampanye Indonesia Care dan Panduan Protokol Kesehatan Untuk Hotel .

Vice President Sales, Marketing, Distributions & Loyalty, Accor Indonesia, Malaysia & Singapore Adi Satria mengatakan, pihaknya akan memanfaatkan 2 juta loyalty member jaringan hotel Accor sebagai bagian dari strategi komunikasi protokol kesehatan yang telah dijalankan sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan.

"Jaringan Hotel Accor yang telah menggagas protokol kesehatan All Safe siap mengintegrasikan ke Indonesia Care, sebagai bentuk program perlindungan untuk tamu yang menginap, disiapkan secara cermat dan profesional untuk membentuk trust kepada masyarakat," katanya.

Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nia Niscaya mengatakan, program InDonesia Care a6a8 I Do Care merupakan strategi komunikasi, verifikasi dan labelling penerapan protokol CHSE di destinasi wisata meliputi atraksi, aksesibilitas dan amenitas.

Baca juga : BI Terbitkan Uang Peringatan  Kemerdekaan RI

Menurutnya, kunci keberhasilan Indonesia Care adalah komitmen penerapan protokol CHSE oleh pelaku usaha dan kepatuhan konsumen dalam mengakses produk/layanan pariwisata dan ekonomi kreatif. 

"Upaya mencapai keberhasilan program Indonesia Care perlu didukung oleh segenap pemangku kepentingan terkait dari komponen akademisi, pelaku usaha, pemerintah pusat-daerah, komunitas masyarakat dan media," ujarnya.

Deputi Sumber Daya & Kelembagaan Kemenparekraf Frans Teguh menjelaskan panduan protokol kesehatan untuk Hotel disusun sebagai kekuatan untuk membangun kepercayaan diri dan keyakinan publik sehingga pasar dapat memberikan tanggapan positif kepada pariwisata Indonesia. 

Panduan itu ditujukan bagi pengusaha dan/atau pengelola serta karyawan dalam memenuhi kebutuhan tamu akan produk dan pelayanan pariwisata yang bersih, sehat, aman, dan ramah lingkungan pada masa pandemi Covid-19.

"Panduan ini juga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta asosiasi usaha dan profesi terkait hotel untuk melakukan sosialisasi, tutorial/edukasi, simulasi, uji coba, pendampingan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi dalam penerapan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan, demi meningkatkan keyakinan para pihak, reputasi usaha dan destinasi pariwisata," katanya.

Ketentuan yang termuat dalam panduan tersebut, lanjut Frans, mengacu pada protokol dan panduan yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan World Travel & Tourism Council (WTTC) dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19. 

"Dalam proses penyusunannya, panduan melibatkan berbagai pihak, yaitu asosiasi usaha hotel, asosiasi profesi terkait bidang perhotelan, dan akademisi. Lebih jauh, Kampanye Indonesia Care diharapkan pada akhir bulan ini dapat menyelesaikan mekanisme verifikasi dan labelisasi yang akan diberlakukan untuk industri pariwisata," pungkasnya. (RO/OL-7)