Kemendesa PDTT Terima 500 Aduan Terkait BLT Dana Desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) telah menerima 500 aduan terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa dan 1.200 aduan tentang bantuan sosial lainnya.

Untuk aduannya sendiri disampaikan ke Kemendesa PDTT secara langsung atau ke kementerian lainnya.

"Aduan sendiri terkait dengan mengapa tidak dapat bantuan, lalu kami cek ke lapangan jika membutuhkan atau miskin, lalu dimasukkan (sebagai penerima bantuan) ketika tidak miskin, desa tetap tidak memasukkan," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kemendesa PDTT, Ivanovich Agusta, saat dihubungi, Rabu (3/6).

Kemendesa PDTT sendiri memberikan bantuan arahan, pembinaan, dan pendampingan desa, selama masalah yang dihadapi belum sampai ke penegak hukum.

"Bahkan desa dapat konsultasi secara langsung ke Gus Menteri (Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar) serta menindaklanjuti seluruh aduan warga desa," ujar Ivanovich.

Namun jika sudah mulai masuk ke ranah hukum, Kemendesa PDTT akan menghormati hukum yang berlaku dan tetap mengikuti kasus tersebut sampai adanya keputusan tetap dari pengadilan.

"Jika ada masalah di lapangan masyarakat dapat melaporkan ke Babinsa atau Babinkamtibmas yang selama ini turut menjadi relawan desa untuk mengamankan BLT Dana Desa," ungkapnya.

Ivanovich juga menyebutkan bahwa hingga kini baru satu kasus BLT dana desa yang baru dibawa ke aparat kepolisian.

Kasus tersebut yakni kasus oknum Kepala Dusun dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menyunat BLT dana desa Rp200 ribu per keluarga. Kejadian tersebut terjadi di Desa Banpres, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. (E-3)