Wapres Akui Peluncuran Kartu Prakerja Penuh Tantangan

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin mengakui kartu prakerja yang diluncurkan pemerintah sejak April belum matang, sehingga terjadi kesalahan dalam penerapan di lapangan.

Publik mengkritik adanya Kartu Prakerja di tengah pandemi yang menyedot anggaran negara hingga Rp20 triliun sebagai upaya yang sia-sia. Ditambah beberapa pelatihan yang diberikan kepada pekerja juga bisa didapatkan secara gratis di internet.

Selain itu, Kartu Prakerja juga ramai dikritik setelah adanya pelibatan Ruang Guru, milik mantan staf khusus Presiden Joko Widodo, Adamas Belva Syah Devara sebagai penyedia layanan pelatihan daring.

Ma'ruf mengatakan peluncuran Kartu Prakerja di tangeh pandemi covid-19 membuat prosesnya menjadi penuh tantangan. Ia mengatakan pemerintah berani mengambil langkah itu meski masih menyisakan sejumlah masalah demi membantu masyarakat yang terkena dampak covid-19.

"Ini menjadi kombinasi antara bansos dan pendidikan atau pelatihan, yang tadinya semata-mata murni pelatihan, sekarang perpaduan bansos dan pelatihan. Karena ini baru dan mendadak, maka masih banyak hal yang belum matang, tetapi sudah bisa dikatakan sudah baik," ujar Ma'ruf ketika sesi wawancara bersama Medcom.id, Kamis (21/5).

Baca juga : Jelang Idul Fitri, Kegiatan Pasar Modal Ditiadakan Sementara

Ma'ruf mengatakan pemerintah terus mengevaluasi agar program ini bisa tepat sasaran dan menghasilkan pelatihan yang memadai. Dari waktu ke waktu, kata nya pemerintah terus memperbaiki kesalahan, salah satunya dalam terus mencari pihak penerima program yang tepat dan metode pelatihan yang efektif.

"Misalnya betulkah mereka terkena PHK, betulkah pelatihan yang memang dibutuhkan masyarakat. Sistem pelatihan online seberapa efektif. Ini kan kita mulai dari pandemi, tentu saja ini dimaklumi ada yang belum baik. Tentu kita mulai dulu, mana yang belum baik, mana yang belum baik kita perbaiki," kata Ma'ruf.

Lebih lanjut, Ma'ruf menampik tudingan soal adanya permainan di balik perusahaan penyedia pelatihan yang ditunjuk pemerintah. Ia mengatakan pihak yang terlibat telah melalui seleksi yang ketat.

"Bagi yang menganggap ada permainan? Harus diklarifikasi, tidak ada. Ini melalui seleksi yang ketat," ujar Ma'ruf. (OL-7)