Kamis 09 Januari 2020, 17:55 WIB

Tekan Harga Gas Industri, Pemerintah Bakal Pangkas Jatah Negara

Faustinus Nua | Ekonomi
 Tekan Harga Gas Industri, Pemerintah Bakal Pangkas Jatah Negara

ANTARA/ROSA PANGGABEAN
ilustrasi -- Pemandangan tempat penampungan bahan bakar gas di Tanjung Sekong, Banten, beberapa waktu lalu.

 

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan bahwa Pemerintah telah menyiapkan 3 opsi untuk menurunkan harga gas industri. 

Hal itu untuk menindaklanjuti arahan Presiden dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu dan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 10 Tahun 2016 tentang harga gas sebesar US$6 per MMBTU (million british thermal unit).

Menurut Arifin, sejauh ini pemerintah menyiapkan tiga opsi penurunan harga gas industri. Opsi pertama ialah penurunan atau penghapusan porsi pemerintah dari bagi hasil kegiatan kontraktor kontrak kerja sama yang senilai U$2,2 per MMBTU.

Opsi kedua, kewajiban badan usaha pemegang kontrak kerja sama untuk menyerahkan sebagian gas kepada negara atau (domestic market obligation/DMO) diberlakukan sehingga bisa diberikan kepada industri. Opsi ketiga adalah membuka keran impor untuk gas industri.

"Dari 3 alternatif ini, kita ambil yang nomor 1 dan 2 untuk kita evaluasi bagaimana pelaksanaannya bisa berguna. Di satu sisi penurunan ini memang harus ada yang disesuaikan, di samping itu alokasi dalam negeri untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri itu penting," katanya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (9/1).

Baca juga: Harga Gas Tinggi Hambat Laju Industri

Dijelaskanya lebih lanjut, opsi pengapusan jatah pemerintah sangat mungkin untuk diterapkan. Meski akan mengurangi pendapatan negara dari sektor gas industri, di sisi lain harga gas yang kompetitif juga bisa meningkatkan pertumbuhan industri Tanah Air yang kemudian akan berdampak pada penerimaan negara.

"Intinya keutungan wajar untuk perusahaan dan pemerintah juga mendapatakan harga gas yang kompetitif, sehingga bisa mendorong produksi induatri nasional sehingga industri nasional ini bisa lebih efisien dan bersaing di pasar internasional," imbuhnya.

Untuk opsi ke 2, lanjutnya juga akan dievaluasi mengingat DMO bisa menghambat impor. Opsi tersebut juga dinilainya tidak berdampak besar bagi sektor gas itu sendiri.

Sementara untum opsi ke 3, Arifin mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang berusaha untuk mengurangi impor sehingga tidak sejalan dengan program pemerintah. Penambahan impor gas akan menyebabkan defisit neraca berjalan (current account deficit) yang lebih parah.

"Kalau misalnya impor kita meningkat terus defisitnya, ini akan berpengaruh pada nilai tukar rupiah. Tenti tidak kita harapkan," tegas Arifin.

Dia menambahkan bahwa pemerintah menarget hingga Maret 2020 harga gas sudah bisa diturunkan. Untuk itu, saat ini pihaknya sedang melakukan pemetaan sumber-sumber gas nasional. Kemudian pihaknya akan melihat unsur-unsur lainnya seperti harga, proses serta tanta kelola untuk disesuaikan. (A-4)

Baca Juga

Dok. Pribadi

Pemerataan Infrastruktur Jadi Kunci Maksimalkan Potensi Ekonomi Digital RI

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Senin 29 November 2021, 22:49 WIB
Google, Temasek, dan Bain dalam laporan bertajuk e-Conomy SEA 2021 memperkirakan, nilai ekonomi digital Indonesia US$ 70 miliar atau Rp997...
DOK Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Kemenko Perekonomian Menerima DIPA 2022 Di Istana Merdeka

👤Widhoroso 🕔Senin 29 November 2021, 22:09 WIB
PANDEMI Covid-19 yang terkendali menjadi faktor penting dalam menggerakkan perekonomian...
ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

Untuk Dongkrak Penjualan, Antam Pindahkan Lokasi Emas Logam Mulia Bali

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 29 November 2021, 21:27 WIB
"Perpindahan lokasi BELM Bali dilakukan untuk untuk mempermudah akses masyarakat Bali dan sekitarnya, serta memberikan kenyamanan bagi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya