Indonesia-AS Bahas Finalisasi GSP

MENTERI Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross kemarin menemui Presiden Joko Widodo, salah satunya membahas finalisasi fasilitas perlakuan bebas bea masuk impor lewat sistem Tarif Preferensial Umum (Generalized System of Preference/GSP) barang-barang tertentu dari negara berkembang.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, setelah pertemuan itu, mengatakan kunjungan US Secretary of Commerce ke Indonesia itu ialah refleksi dari komitmen AS untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia, khususnya di bidang ekonomi.

"Kita bicara juga mengenai masalah untuk fasilitasi GSP, ini kan sebenarnya masalah yang sudah lama dibahas dan tadi juga ada satu kesepakatan bahwa mungkin awal Desember kita akan mengirim tim untuk bernegosiasi menyelesaikan. Dari apa yang disampaikan Secretary Ross, kita optimistis bahwa isu yang terkait masalah GSP ini akan selesai dengan baik," kata Retno.

Selain Retno, turut hadir mendampingi Presiden Jokowi yakni Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Mensesneg Pratikno.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan GSP diharapkan menjadi bagian dari kerja sama Indonesia-AS dalam 70 tahun ke depan, sekaligus menjadi simbol kerja sama kedua negara.

"Jadi ini tentu lebih kepada gesture kerja sama dan diharapkan bisa ditingkatkan dan mereka ingin sharing pengalaman mereka untuk melakukan kegiatan semacam pelatihan," katanya.

Ia mengatakan Presiden Jokowi mengharapkan agar kerja sama perdagangan dengan AS bisa meningkat volumenya menjadi US$60 miliar dalam lima tahun dari nilai saat ini sekitar US$30 miliar.

Airlangga menambahkan, persoalan GSP diharapkan rampung awal Desember 2019 atau maksimal sebelum Natal. Indonesia akan mengirim juru runding untuk mengintensifkan pertemuan dengan pemerintah AS.

Sosialisasi intensif

Di kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo menyampaikan pihaknya akan menyosialisasikan fasilitas GSP dari AS itu kepada pelaku usaha di Tanah Air.

Pasalnya, dari 3.572 produk Indonesia yang telah mendapat fasilitas GSP, baru 836 produk yang sudah dimanfaatkan para pelaku usaha.

"Ini karena masih minimnya informasi fasilitas GSP, terutama di daerah-daerah. Jadi ini masalah informasi yang belum tersampaikan dengan baik," ujar Iman di Jakarta, kemarin.

Pekan lalu, AS kembali memberi fasilitas GSP terhadap lima produk ekspor Indonesia. Lima produk itu terdiri dari plywood bambu laminasi, plywood kayu tipis kurang dari 66 mm, bawang bombai kering, barang rotan khusus untuk kerajinan tangan serta kelompok sirup gula, madu buatan, dan karamel.

Kelima produk itu sebelumnya sudah dikeluarkan dari daftar penerima manfaat GSP karena sudah melewati ambang batas competitive need limits (CNL) sehingga dianggap sudah mampu bersaing. Namun, setelah dicabut, pangsa pasar lima produk tersebut justru menurun dan pemerintah meminta AS untuk memasukkan kembali lima produk itu ke daftar penerima GSP. (Pra/Ant/E-2)