Masih Asumsi, DPR Tunggu Kajian Resmi Biaya Pemindahan Ibu Kota

RENCANA Pemindahan ibu kota diperkirakan akan menelan anggaran sekitar Rp466 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pihak swasta.

Meski demikian, Anggota Komisi XI DPR RI Jhony G Plate mengungkapkan dirinya belum bisa berkomentar lebih jauh soal anggaran dana yang disebut. Pasalnya, dirinya menyebut anggaran tersebut masih sebatas asumsi.

Detail anggaran tersebut, kata Jhony akan dibahas melalui studi lebih lanjut oleh pemerintah.

"Detailnya nanti dilihat seperti apa studinya. Keputusan itu kan asumsi belanja modal awal pemindahan ibu kota untuk sarana dan prasarana, kontraktor. Bukan dari APBN, tapi kombinasi dengan swasta," kata Jhony kepada Media Indonesia, Minggu (4/8).

Namun begitu, dirinya menilai ide pemindahan Ibu Kota merupakan satu hal yang biasa. Dirinya juga menganggap, pemindahan Ibu Kota dapat mengurangi beban Jakarta sebagai Ibu Kota juga sebagai pusat bisnis di Indonesia.

"Urbanisasi jadi tidak semuanya ke Jawa, apalagi ke Jakarta. Jakarta seperti sudah menjadi kota bisnis. Jakarta bebannya cukup berat sebagai Ibu Kota dan sebagai pusat binsis. Dengan pemindahan Ibu Kota Beban Jakarta bisa berkurang," tutur politikus partai NasDem itu.

Seperti diketahui, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro akhir Juli lalu membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menetapkan Pulau Kalimantan sebagai lokasi Ibu Kota baru Negara Indonesia.

Rencana penetapan kota hingga anggaran dana masih terus digodok oleh pemerintah hingga saat ini. (OL-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi