Tarif Ojek Daring, Pemerintah Harus Pro Konsumen dan Pelaku Usaha

EKONOM senior CORE Indonesia Hendri Saparini mengingatkan pemerintah dalam mengambil suatu keputusan harus mempertimbangkan sisi konsumen maupun pelaku usaha. Hal itu disampaikan saat dimintai tanggapan mengenai polemik tarif ojek daring.

"Apa poin pemerintah untuk membatasi diskon (tarif ojek daring)? Kan pemerintah harus ada di tengah, pro konsumen dan produsen, tidak boleh ada di salah satunya. Apa fungsi kita untuk menetapkan harga? Untuk kepentingan apa? Jadi argumen itu harus dibangun," kata Hendri saat ditemui di Jakarta, Rabu (12/6).

Maka itu, imbuh dia, pemerintah harus melihat secara menyeluruh jika akan mengambil suatu keputusan termasuk mengenai tarif ojol.

"Jadi yang dilihat harus dua-duanya, tidak hanya pro terhadap konsumen, tapi juga pro terhadap pelaku usahanya, (pemerintah) harus ada di tengah-tengah itu," ungkapnya.

Baca juga: Kemenhub Berencana Atur Soal Diskon Tarif Ojek Daring

Secara terpisah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya tidak pernah memutuskan suatu aturan secara sepihak, termasuk mengenai rencana penyesuaian tarif ojek daring yang kini mendapat protes dari pengemudinya.

"Ojol itu kan dinamis, apa yang kita lakukan ini usulan dari pengemudi. Kalau kita lakukan riset, melakukan tahapan diskusi, tidak pernah kami memutuskan sendiri," kata Budi.

Pihaknya, sambung Budi, pasti mendengarkan aspirasi dari semua pihak baik pengemudi, pengguna maupun aplikator ojol.

"Setelah itu kita sosialisasikan. Jadi ngga benar kita yang memutuskan," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan Kementerian Perhubungan akan melakukan penurunan tarif ojol. Perubahan tarif tersebut yakni pada batas minimum atau untuk perjalanan pendek dengan jarak 4 kilometer. Penyesuaian tarif tersebut muncul setelah Kementerian Perhubungan melakukan survei pascapemberlakuan tarif baru.(OL-5)