Kemendag Upayakan Pengendalian Impor Baja

KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) mengembalikan ketentuan pemeriksaan impor besi dan baja dari luar wilayah kepabeanan (post-border) menjadi wilayah kepabeanan (border) melalui Pusat Logistik Berikat (PLB).

Aturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permen­dag) No 110 Tahun 2018 itu sudah di­undangkan pada 20 Desember silam dan berlaku efektif pada 20 Januari mendatang.

Beleid itu juga secara resmi menggantikan regulasi sebelumnya yakni Permendag No 22 Tahun 2018 yang memberlakukan pemeriksaan atas pe­menuhan persyaratan impor besi dan baja di luar kawasan pabean.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan menyatakan pemberlakukan kembali skema ­border untuk mengendalikan impor besi dan baja yang melonjak tajam dalam setahun terakhir.

Pada 2018, total konsumsi baja nasional mencapai 14,2 juta ton. Sebanyak 55%-nya harus dipenuhi dari impor senilai US$7,9 miliar. Selama lima tahun terakhir, Indonesia mengalami defisit impor baja US$30,2 miliar.

Sebelumnya, Dirut Krakatau Steel Sil­my Karim menyatakan tren konsum­si baja di Tanah Air cenderung meningkat dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan data PT Krakatau Steel, peng­gu­naan baja untuk keperluan dalam negeri pada 2009 tercatat 7,4 juta ton. Angka itu tumbuh setiap tahun hingga 2018 mencapai 14,2 juta ton. Artinya, selama sembilan tahun, konsumsi baja nasional tumbuh 7,9%.

Kendati tumbuh, konsumsi baja di Indonesia masih rendah ketimbang ne­gara tetangga dan negara lainnya di Asia. Konsumsi baja di sebagian negara tetangga di ASEAN mencapai 300 kg per kapita per tahun. Bahkan, di Korea Selatan sudah sebesar 1.000 kg per ka­­pita per tahun. Namun, di Indonesia ba­ru 50 kg per kapita per tahun.

“Kalau dilihat angkanya sekarang, kita punya potensi besar untuk terus bertumbuh. Terlebih kini pemerintah tengah menggiatkan pembangunan infrastruktur,” ujar Silmy, Jumat (4/1).

Karena itu, pihaknya akan terus men­dorong penggunaan baja pada sek­tor pembangunan infrastruktur se­­hingga bisa meningkatkan konsumsi per kapita per tahun. (Pra/E-3)