Aprindo Inginkan Relaksasi DNI Perkuat Lokal

ASOSIASI Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) berharap paket kebijakan ekonomi XVI yang antara lain memuat relaksasi daftar negatif investasi (DNI) mampu memperkuat ekspor dan nilai tambah barang dalam negeri.

“Hakikatnya investasi yang masuk dari luar mendatangkan nilai tambah dan yang sulit atau tidak bisa dikerjakan pelaku usaha lokal,” terang Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (5/1).

Selain itu, lanjut Tutum, payung hukum itu juga harus dapat dipastikan melindungi produk dan pelaku usaha nasional serta memperkuat pengusaha lokal dalam berkompetisi di dunia industri. “Jadi, jangan hanya mengambil market kita. Apalagi, menjual produk dari luar yang biasanya diproduksi oleh usaha kecil menengah (UKM),” terang dia.

Tutum pun menegaskan sektor ritel tidak terganggu oleh daftar DNI yang ada pada kebijakan tersebut. “Kalau sektor kami dilihat dari DNI tidak ada investasi yang signifikan karena sudah biasa dilakukan oleh pemain lokal,” pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas Nasrullah mengatakan paket kebijakan ekonomi XVI yang akan efektif dijalankan pada Februari 2019 memberikan banyak manfaat.  Investasi akan masuk dan mendorong terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat.

Menurut dia, relaksasi DNI sudah berdasarkan analisis matang pemerintah yang mendasarkan pada perlindungan terhadap ekonomi nasional, termasuk pelaku usahanya.Lebih dari itu, menurut Inas, kebijakan itu nantinya mendorong pelaku usaha lantaran masuknya foreign direct investment (FDI).

“Peningkatan FDI dapat mendorong pertumbuhan industrialisasi, transfer knowledege, penyerapan tenaga kerja, dan menggerus ketergantungan atas barang impor, termasuk memperkuat nilai tukar rupiah,” tutupnya. (Cah/E-3)