Tudingan ICW Buat Menkeu Gerah

TUDINGAN Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait masalah transparansi belanja barang di Kementerian Keuangan, membuat gerah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Itu sebabnya dia meminta bawahannya untuk berkomunikasi dengan ICW. "Saya mendapatkan berita bahwa ICW merilis salah satu kementerian yang dianggap tidak transparan adalah Kementerian Keuangan di dalam pengadaan barang jasa, disebutkan Rp18 triliun," kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Jakarta, Senin (26/2).

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengatakan bahwa anggaran di Kementerian Keuangan pada 2017 sebesar Rp27 triliun. Alokasi Rp17 triliun dari anggaran itu adalah untuk pegawai.

Menurut Nota Keuangan beserta APBN Perubahan Tahun 2017, anggaran Kementerian Keuangan dalam APBNP 2017 ditetapkan sebesar Rp40,5 triliun. Komposisi alokasi anggaran Kementerian Keuangan dalam APBNP 2017 ditetapkan bersumber dari rupiah murni sebesar Rp27,8 triliun, pagu penggunaan PNBP/BLU sebesar Rp12,5 triliun, dan PHLN sebesar Rp109,8 miliar.

"Anggaran di Kementerian Keuangan 2017 itu Rp27 triliun, dan yang Rp17 triliun adalah untuk pegawai. Jadi tidak mungkin ada Rp18 triliun pada belanja," ucap Sri Mulyani seperti dilansir Antara.

Ia mengatakan belanja total barang dan jasa termasuk modal di Kemenkeu sebesar Rp10 triliun. Dari angka tersebut, Rp1,1 triliun adalah belanja modal dan sisanya adalah belanja barang.

Sebagian dari belanja barang adalah untuk pembayaran listrik, air, dan perjalanan dinas yang tidak dilakukan pengadaan.

"Jadi saya minta tim Kementerian Keuangan untuk bicara dengan ICW, karena buat saya ini adalah reputasi yang sensitif," tegas Sri Mulyani lagi.

Sebelumnya, ICW mencatat sekitar Rp86 triliun lebih anggaran belanja barang dan jasa pemerintah tidak diumumkan kepada publik. Beberapa kementerian dan lembaga yang tidak mengumumkan sebagian lelang pada publik adalah Kementerian Keuangan (Rp18 triliun), Kementerian Kesehatan (Rp6 triliun), dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Rp5 triliun).

ICW juga mencatat total anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak dibuka. Sehingga tidak bisa dihitung berapa anggaran belanja barang dan jasa yang tidak diumumkan ke publik. (OL-4)