KPK itu Trigger Mechanism

KORUPSI yang terjadi di negeri ini merupakan musuh bersama. Upaya untuk memberangus praktik lancung tersebut pun membutuhkan kerja keras dari semua pihak dan tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Lantas, bagaimana cara agar korupsi bisa ditekan. Berikut wawancara Metro TV dengan Ketua KPK Komjen Firli Bahuri tadi malam.

 

Sebagai pimpinan KPK terpilih, apa makna tertentu bagi Anda di Hari Antikorupsi Dunia?

Hari Antikorupsi Sedunia memiliki catatan penting bagi saya. Ini juga catatan penting bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kenapa kita melaksanakan dan memperingati Hari Antikorupsi Sedunia? Berarti kita ada keprihatinan tentang situasi, suasana korupsi yang ada. Kalau tidak ada korupsi lagi, berarti mereka tidak akan melakukan kegiatan korupsi. Contoh, kita lihat pada beberapa daerah, negara, yang memang korupsinya sudah zero, itu tidak melakukan kegiatan Hari Antikorupsi, tapi di Indonesia dilakukan.

 

Kenapa demikian?

Karena kita ingin menyadarkan, ingin memberikan warning kepada kita bahwa kita masih ada masalah, persoalan serius, yaitu tentang pemberantasan korupsi.

Kalau kita bicara tentang pembe-rantasan korupsi, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan atau di-minta pertanggungjawaban kepada orang per orang kelompok demi kelompok, tetapi, semua rakyat Indonesia harus memberikan konsen dan perhatian bagaimana kita bisa menghindari dan memberantas korupsi itu sendiri.

 

Ada target IPK Indonesia naik, minimal itu yang menjadi tolok ukur masyarakat luas?

Saya tidak ingin berandai-andai angka berapa, tapi yang pasti angka itu akan naik sendiri apabila kita melakukan kegiatan lengkap di seluruh enam tugas pokok KPK.

Kalau itu kita kerjakan bersama-sama, KPK sebagai trigger mechanism, menggerakkan seluruh instansi pemerintah, seluruh aparatur penegak hukum, seluruh aparatur pengawas internal pemerintah, itu akan dikerjakan, kita ajak.

 

Kalimat itu kan sudah kita dengar dan dilakukan pimpinan KPK sebelumnya?

Betul, tapi kan untuk mencapai sesuatu itu boleh kita mengulang.

 

Anda tidak khawatir hasilnya akan sama?

Saya yakin kalau kita ­bersinergi lengkap, KPK itu ialah trigger mechanism.

 

Gebrakan Anda jangka pendek setelah dilantik?

Pertama, saya sudah ketemu dengan 4 pimpinan KPK periode 2019-2023. Tentu dengan adanya perubahan undang-undang, ini kan harus dilakukan aturan untuk pelaksanaannya.

Kita menunggu dan akan ber-koordinasi dengan pihak eksekutif terkait dengan penyusunan peraturan pemerintah atas pelaksanaan undang-undang. Di samping itu kita juga harus berbicara dengan dewan pengawas KPK yang akan dilantik.

 

Bagaimana dengan program ke depan?

Kita lihat apa yang paling mendesak yang menjadi urgen, yang harus dikerjakan. Saya tidak ingin mengatakan ada program 30 hari, 100 hari, mohon maaf, itu sulit untuk diwujudkan. Itu hanya untuk memuaskan orang, oh pimpinan sekarang seperti ini, bukan itu. Padahal, pembe-rantasan korupsi itu bukan seperti membalikkan telapak tangan, tapi dia proses, proses yang panjang.

Apa pun yang kita lakukan tujuannya satu, yaitu membersihkan NKRI ini dari praktik-praktik korupsi.

 

Banyak kasus besar masuk peti es. Tidak jelas ujungnya, Century dan sebagainya. Apa terobosan Anda?

Sebagai orang yang bersama-sama dengan 4 pimpinan lain, seketika kita masuk satu lembaga, ada ­langkah awal yang harus ­dilakukan. Sekarang ini saya tidak mau ­berangan-angan kasus mana yang saya mau dahulukan. Prinsipnya kita tunggu dulu.

 

Targetnya?

Begini, penyelesaian perkara itu bukan target-targetan. Misalnya, bagaimana caranya nanti Anda jadi tersangka, itu enggak boleh.

Yang pasti indikator penanganan kasus korupsi itu ialah satu, yang dilakukan penyelenggara negara, penegak hukum, orang-orang terkait dengan hal itu. Kedua, terkait kerugian negara. Itu yang menjadi fokus.

 

Saat fit and proper test di DPR, Anda mengatakan sedih dan prihatin dengan maraknya OTT KPK. Mengapa?

Kita kalau memberantas korupsi itu tidak boleh lepas dari makna pemberantasan itu sendiri. Pemberantasan korupsi itu ialah serangkaian tindakan pencegahan dan pemberantasan yang meliputi koordinasi dengan instansi pemerintah, instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, supervisi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Artinya, itu tidak boleh kita tinggalkan. KPK tidak boleh bekerja sendiri.

 

Artinya OTT berjalan sendiri?

Saat OTT itu sendiri, setelah melakukan eksekusi, barulah kita koordinasi. Saya menghubungi kapolda, kejaksaan. Artinya, angka OTT itu saya ingin katakan di angka tahun 2018 itu tertinggi dari tahun sebelum-sebelumnya.

Tapi apa yang kita dapatkan? Pengembalian aset recovery tidak begitu besar, padahal di dalam Pasal 11 KPK melakukan penanganan korupsi indikatornya ada, salah satunya ialah pelaku, subjek hukum, yaitu aparat penyelanggara negara, kemudian aparat penegak hukum, pihak lain terkait.

 

Apa indikator berikutnya?

Indikator kedua ialah kerugian negara, sekurang-kurangnya Rp1 miliar. Bukan lihat angka satu miliar, tapi kerugian negara itu yang harus kita kejar. Artinya, seketika kita ingin menangani kasus korupsi, ya, kita kedepankan dulu berapa banyak kerugian negara yang bisa kita selamatkan. (Gol/P-1)