Tingkatkan Layanan Publik, Pemerintahan dan Swasta Diminta Dorong Digitalisasi

MENYAMBUT Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) di JCC, Senayan pada 3-4 Agustus mendatang, DTI-CX bersama Kominfo dan Masyarakat Telematika Indonesia (Msstel) telah menggelar government roundtable bertajuk “Enhancing Public Services with Government Digital Transformation” .

Penyelenggaraan kegiatan ini didasari oleh kesadaran mengenai pentingnya implementasi teknologi digital pada sektor pemerintahan untuk menciptakan layanan publik yang lebih efisien, efektif, dan dapat diakses oleh semua masyarakat

Bekerja sama dengan Amazon Web Services (AWS) serta menggandeng  Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi, DAI, dan  Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi (Aptiknas) sebagai asosiasi mitra, government roundtable digelar secara tertutup dan hanya dihadiri oleh 25 undangan yang terdiri dari perwakilan lembaga pemerintahan, kementerian, dan perusahaan swasta

Undangan tersebut adalah AWS, Intel, Kemenhub, Kementerian ATR/BP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian BUMN, Kementerian Investasi/BKPM R, Kementerian PUPR, Kemendag, Kemenkeu, Kemendes PDTT, Kemenhan, BPS, Kemenkes,,Kemenkop UKM,  Kemenko Polhukam, Kemenparekraf/Barekraf, Kementerain ESDM, Kemendikbud-Ristek. 

Government roundtable ini dibuka oKetua Umum Mastel, Sarwoto Atmosutarno. Beliau menyampaikan bahwa transformasi digital di sektor layanan publik saat ini sifatnya sangat krusial, khususnya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Menteri Keuangan menyampaikan bahwa digital economy tahun 2020-2021 tumbuh sebesar 49%. Kurang lebih dari 47 miliar USD menjadi 70 miliar USD, dan diperkirakan akan menjadi 146 miliar USD di tahun 2025," kata Sarwoto dalam keterangan pers, Rabu (15/6).

Baca juga: Perkuat Komunitas Digital ASEAN, Kemenkominfo Tekankan Transformasi Digital Inklusif

"Ini hitungan core daripada aktivitas digital economy yang menyumbang kurang lebih 5% dari PDB. Ini termasuk tertinggi di ASEAN. Oleh karena itu, peran layanan pemerintah sangat jelas dan krusial,” jelasnya.

Sarwoto juga berharap, ruang diskusi pada government roundtable ini dapat menjadi wadah untuk mencari tantangan sekaligus peluang dalam menyukseskan transformasi digital pemerintah saat ini.

Dalam memaksimalkan pelaksanaan transformasi digital, kesiapan infrastruktur digital dan kecepatan data sangat berpengaruh.

Itu sebabnya Kemenkominfo terus berusaha melakukan pemerataan dari infrastruktur, terutama infrastruktur jaringan, supaya koneksi dari 17 ribu pulau di Indonesia ini dapat berangsur membaik.

Hendi Satrio selaku Public Sector Lead Intel Indonesia Corporation juga melihat bahwa sejauh ini pemerintah sudah cukup baik dalam melaksanakan program-program yang mendukung percepatan transformasi digital, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur data berupa fiber optic.

Selain itu, ada pula proyek Palapa Ring Paket Tengah, Paket Barat, dan Paket Timur, yang sudah berjalan dan dapat digunakan dengan baik pada saat ini.

Sementara mengenai isu kecepatan data, sebagai perwakilan sektor privat, Intel telah banyak berdiskusi dengan pihak-pihak operator telekomunikasi untuk mencari solusi agar dapat menyediakan layanan yang cepat, terlebih saat ini Indonesia mulai beralih ke 5G.

“Jadi salah satu solusi yang Intel siapkan adalah Open Run. Ini unik di teknologi 5G karena berbeda dengan platform sebelumnya. Open Run bisa berjalan di hampir semua platform, jadi bisa diintegrasikan dengan platform interkoneksi yang lainnya,” terang Hendi.

Selain itu, Intel juga bekerja sama dengan AWS dalam menyediakan solusi, baik berbasis cloud services atau aplikasi lainnya, untuk mendukung transformasi digital yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Intel juga terlibat diskusi intens dengan Kemenkominfo melalui Dirjen Aptika dan memberikan berbagai solusi mengenai bagaimana optimisasi workload yang dibutuhkan tergantung dari use case dari tiap kementerian yang berbeda-beda. 

Kepemimpinan, pola pikir, budaya, dan SDM digital

Kepemimpinan digital mengacu pada peran pemimpin kelembagaan atau organisasi yang diharapkan memiliki komitmen dalam mengimplementasi transformasi digital.

Pemimpin yang cakap akan memaksa para stafnya untuk keluar dari zona nyaman yang menghambat transformasi digital itu sendiri.

Sementara pada faktanya, masih banyak sumber daya manusia (SDM) dalam lembaga pemerintahan dan kementerian ini yang masih belum terbiasa akan perubahan yang diciptakan dari transformasi digital tersebut.

Melihat adanya kesenjangan tersebut, Toerangga Putra, President Director PT Adhouse Clarion Events (PT ACE), menyatakan bahwa PT ACE melalui Digital Transformation Indonesia Conference & Expo (DTI-CX) siap membantu sektor pemerintahan maupun swasta untuk tidak hanya sukses bertransformasi bisnis dan data, tetapi juga sukses dalam bertransformasi Sumber Daya Manusia (SDM).

“DTI-CX menyediakan pameran, konferensi, dan seminar mengenai solusi teknologi yang dapat mendukung perjalanan transformasi digital Anda," katanya.

"Selain itu, tersedia pula ruang networking antara pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan teknologi sehingga komunikasi yang terjalin sifatnya dua arah. Perihal tantangan, peluang, dan solusi mengenai transformasi digital dapat ditemukan di sana,” jelas Toerangga.

Toerangga juga menjelaskan bahwa DTI-CX tidak hanya akan menghadirkan perusahaan-perusahaan solusi teknologi di bidang cloud & data management, enterprise solutions, cyber-security, system integrators, atau Artificial Intelligence (AI) saja, tetapi juga solusi teknologi di bidang talent & training. 

“Belum banyak organisasi yang mau berinvestasi pada SDM dalam perjalanan transformasi digital mereka. Padahal, transformasi digital tidak akan berjalan efektif dan efisien jika perspektif manusianya belum berubah. Itu sebabnya kami juga hadirkan perusahaan solusi teknologi di bidang talent & training,” lanjut Toerangga. 

DTI-CX menargetkan lebih dari 3,000 peserta konferensi, seminar dan pengunjung pameran akan hadir pada acara ini.

Dari segi yang lebih teknis, terdapat tantangan dalam hal proses integrasi data.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kolaborasi, infrastruktur dan teknologi yang memadai, serta inovasi yang berkelanjutan. Terdapat pula kebutuhan berupa API management serta aplikasi untuk menjaga keamanan data.

AWS menyambut baik kebutuhan tersebut karena saat ini syarat keamanan data center AWS di Indonesia sudah mengikuti Surat Edaran Kemenkominfo No. 3 Tahun 2021.

Mohammad Ghozie Indra Dalel, Country Manager AWS Indonesia, menjelaskan bahwa AWS juga telah melakukan beberapa audiensi dengan BSSN terkait security. 

“Kita sudah mempunyai data center yang ready dipergunakan, cloud computing yang reliable, scalable (dibutuhkan secara on demand). Termasuk juga service dari sisi machine learning, AI, big data, IOT, dan lainnya,” jelas Ghozie. (RO/OL-09)