Berita Terbaru KPK Hari Ini

KPK: Rangkap Jabatan Berpotensi Timbulkan Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan kerap menjadi penyebab korupsi pada sejumlah kasus.

KPK Ingatkan Potensi Korupsi Penyaluran Rp200 Triliun ke Bank Himbara

Masalah yang bisa terjadi adalah kredit macet yang menimbulkan pinjaman fiktif.

Korupsi Penurunan Kualitas Sektor Kesehatan Membahayakan Nyawa

Pemberantasan korupsi di sektor kesehatan mesti dilakukan bersama.

Sekjen PBNU Dukung KPK Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji

KPK sudah dua kali memeriksa mantan Menteri Agama yang juga adik Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf, Yaqut Cholil Qoumas.

Kasus Kuota Haji Masuk Kategori Mega Korupsi, Aliran Dana Mesti Diusut

Pembentukan kementerian baru tanpa pembenahan menyeluruh hanya akan mengulangi masalah yang sama.

Anak ke Sekolah Bawa Mobil, Walkot Prabumulih Bakal Dipanggil KPK

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya akan mengecek keabsahan LHKPN yang diisi Arlan. Wali Kota Prabumulih itu berpeluang dipanggil jika ditemukan kejanggalan.

Tidak Perlu Perpres Soal Wamen Rangkap Jabatan, Pengamat: Presiden Tinggal Jalankan Putusan MK

Sebaiknya Presiden Prabowo Subianto menjalankan putusan MK dan tidak lagi mempersilakan wamen untuk rangkap jabatan.

KPK: 13 Asosiasi dan 400 Biro Perjalanan Diduga Terlibat Korupsi Kuota Haji

KPK mengungkap 13 asosiasi dan hampir 400 biro perjalanan haji diduga terlibat dalam kasus korupsi kuota haji 2023–2024.

Terungkap! Ada Oknum Kemenag Minta 'Uang Percepatan' Kuota Haji Khusus ke Khalid Basalamah

Kasus kuota haji kian terbuka. KPK menyebut oknum Kemenag meminta uang ke Khalid Basalamah secara berjenjang lewat biro perjalanan haji agar jemaah bisa berangkat tanpa antre.

KPK: Uang yang Disita dari Ustaz Khalid Basalamah bukan Suap, tapi Bukti Dugaan Pemerasan Oknum Kemenag

KPK menegaskan uang yang disita dari Ustaz Khalid Basalamah bukan suap, melainkan bukti pemerasan oknum Kemenag dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024.

KPK Telusuri Sosok Juru Simpan Uang dalam Dugaan Korupsi Kuota Haji

Penyidik KPK kini tengah memburu sosok yang diduga menjadi penyimpan uang hasil korupsi kuota haji di Kementerian Agama

KPK Ingatkan Pemerintah soal Potensi Korupsi dalam Penyaluran Rp200 Triliun ke Himbara

KPK mengingatkan pemerintah terkait potensi tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana sebesar Rp200 triliun ke lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

MAKI: Rangkap Jabatan Wamen Berpotensi Timbulkan Korupsi

Praktik rangkap jabatan tidak hanya melanggar ketentuan perundang-undangan tetapi juga mencederai prinsip antikorupsi dari pejabat publik.

KPK Kaji Polemik Rangkap Jabatan Wamen terkait Putusan MK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri merangkap jabatan. Kajian ini diharap bisa mencegah celah korupsi terbuka.

Ngobrol di Podcast, KPK: Khalid Basalamah Bocorkan Materi Penyidikan

KPK belum bisa membeberkan atau membenarkan informasi yang disebutkan Khalid di ruang publik itu. Sebab, materi penyidikan tidak bisa sembarangan dibongkar untuk menjaga proses penyidikan.

KPK akan Cek LHKPN Wali Kota Prabumulih Arlan Usai Kasus Pencopotan Kepsek Viral

KPK akan menelusuri ulang laporan LHKPN Wali Kota Prabumulih, Arlan, usai polemik pencopotan kepala sekolah SMPN 1 viral. Simak penjelasan lengkapnya di sini.

Cegah Anomali, Pertamina Bersinergi dengan KPK

Perusahaan pelat merah di sektor migas itu memastikan akan terus membenahi diri untuk memastikan pelayanan terbaik ke negara dan masyarakat.

Diskresi Berujung Jual Beli Kuota Haji

Pemerintah harusnya membaginya dengan persentase 92% untuk haji reguler, dan 8% untuk khusus. Namun, sejumlah pihak malah membaginya rata yakni masing-masing 50%

Mirisnya Pemberantasan Korupsi, Hasil Audit Rasuah Rumah Jabatan di DPR tak Kunjung Kelar

Budi menjelaskan, kasus itu tidak disetop oleh KPK. Lembaga Antirasuah masih mencari bukti, sembari menunggu BPKP menyelesaikan penghitungan.

Eks Penyidik Nilai KPK Cukup Bukti untuk Tetapkan Tersangka Korupsi Kuota Haji

KPK bahkan sudah menelusuri aliran dana terkait dengan kasus ini. Lembaga Antirasuah diminta tidak menahan penetapan tersangka terkait perkara itu.

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia