Berita Terbaru KPK Hari Ini

Gus Irfan Pastikan Mengantisipasi Permainan Kuota Haji

Irfan menyambangi KPK untuk meminta pendampingan dalam pelaksanaan haji dan umrah ke depannya.

Gus Irfan Minta KPK Dampingi Pelaksanaan Haji dan Umrah

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan meminta pendampingan KPK untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan ibadah haji dan umrah berjalan sesuai aturan.

Gus Irfan Tegaskan Pembagian Kuota Haji Pakai Aturan 92-8 Persen

Antrean haji akan dijadikan harga mati ke depannya. Tiap orang akan mengantre selama 26,4 tahun untuk beribadah ke Tanah Suci.

Dugaan Kebocoran Rp5 Triliun Anggaran Penyelenggaraan Haji Hasil Penelitian

Irfan menyebut potensi itu tidak bisa diabaikan meski hanya hasil penelitian. Sebab, kerugian negaranya bukan main jika sampai kejadian.

KPK Diminta Periksa Bobby Nasution terkait Suap Proyek Jalan di Sumut

langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memeriksa Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam kasus dugaan suap proyek jalan di Sumut dinilai keputusan keliru

KPK Ungkap Alasan Belum Panggil Bobby Nasution dalam Kasus Suap Proyek Jalan Sumut

KPK menjelaskan alasan belum memanggil Gubernur Sumatra Utara (Sumut), Bobby Nasution, terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Sumut

Kementerian Haji dan Umrah Sambangi KPK untuk Perkuat Pencegahan Korupsi

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan bersama rombongan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (3/10)

KPK Kini Leluasa Usut Korupsi Pejabat BUMN

KPK menyambut baik pengesahan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Regulasi baru ini dianggap menghapus polemik soal status pejabat BUMN 

KPK Temukan Kickback dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Kickback itu diduga terjadi karena adanya surat keputusan Menteri Agama yang membagi kuota tambahan dengan persentase rata yakni 50%.

KPK Tahan Empat Tersangka Korupsi Hibah Pokmas Jatim

KPK tahan tersangka baru atas dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) di Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2019–2022.

KPK Ultimatum Biro Tavel Haji yang Tak Kooperatif

KPK mengungkap ada sejumlah perwakilan biro travel yang tidak kooperatif dalam kasus dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji.

KPK Benarkan Staf Ahli Gus Ipul Berstatus Tersangka Kasus Bansos

Staf Ahli Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Edi Suharto sudah menyandang status tersangka. Edi sudah mendeklarasikan status hukum itu kepada publik.

Tidak Hanya Haji Khusus, KPK Juga Temukan Penyelewengan Kuota Petugas Haji

Lima saksi yang diperiksa yakni FMN, MFT, SR, HA, dan LAJ. Mereka semua merupakan perwakilan penyelenggaraan badan haji khusus (PIHK) atau biro travel haji dan umrah di Indonesia.

Kasus Korupsi di BJB, Aset Keluarga RK Sudah Dipantau KPK

Asep menyebut pihaknya belum membutuhkan keterangan dari keluarga RK sampai saat ini. Namun, pertimbangan itu bisa berubah jika ada kebutuhan penyidik.

Korupsi Pembagian Kuota Haji Permainan Petinggi Kemenag Bukan Kanwil

KPK sudah banyak memeriksa pejabat di Kemenag. Lalu, pihak penyedia jasa travel umroh juga dimintai keterangan, salah satunya Ustaz Khalid Basalamah.

KPK Ungkap Permintaan Uang untuk Percepatan Haji Khusus

Asep masih enggan memerinci pejabat Kemenag yang meminta uang. Dana itu didalihkan sebagai uang percepatan agar pendapatan kuota haji tambahan.

KPK Dalami Distribusi dan Harga Kuota Haji di Travel

pemeriksaan sejumlah travel dilakukan untuk menelusuri jumlah kuota haji yang diterima, serta harga yang dipatok untuk setiap kuota haji.

KPK Tahan Mantan Dirut PGN

Hendi Prio Santoso resmi ditahan KPK dalam kasus dugaan korupsi kerja sama jual beli gas antara PT PGN dan PT Inti Alasindo Energy (IAE) yang terjadi pada 2008-2017.

Kendaraan Sitaan Kasus K3 Kemnaker Dipindahkan ke Rupbasan KPK

KPK Pindahkan 32 Kendaraan Sitaan Kasus Korupsi Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer ke Rupbasan KPK

ICW Catat Kerja Penegak Hukum Tangani Kasus Korupsi Turun pada 2024

Ada 888 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh seluruh penegak hukum di Indonesia pada 2024. Dari 364 kasus yang diusut, negara diduga merugi Rp279,9 triliun.

Kemenlu dan Kembalinya Dplomasi Ekonomi

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia