Berita Terbaru KPK Hari Ini

Kasus Korupsi Kuota Haji Belum Ada Tersangka, KPK: Alur Prosesnya Panjang

Kemudian, penyidik juga mendalami keabsahan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberikan diskresi yang dinilai tidak menyalahi undang-undang.

KPK Ungkap Modus Biro Travel Jual Kuota Petugas Haji ke Calon Jemaah

KPK mengungkap praktik penjualan kuota haji yang diperuntukkan bagi petugas medis dan pendamping jamaah. Kuota tersebut dijual oleh sejumlah biro perjalanan untuk calon jamaah haji khusus

Pemeriksaan Djunaidi

.KPK memeriksa Djunaidi untuk mendalami kasus dugaan suap pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan di PT Inhutani V.

KPK: Korupsi di Taspen Merugikan 4,8 Juta Keluarga ASN

Budi mengatakan, uang yang dikelola Taspen sejatinya harapan para pensiunan ASN melanjutkan biaya hidupnya.

Bantah Intervensi, Eks Bendum Amphuri: Kuota Haji 50:50 Kebijakan Menag

Dia mengatakan pembagian kuota haji tambahan merupakan kewenangan Menteri Agama pada tahun tersebut, yakni Yaqut Cholil Qoumas, bukan asosiasi biro perjalanan haji.

KPK: Jatah Kuota Petugas Haji Juga Diperjualbelikan ke Jamaah

Budi mengatakan, transaksi ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).

KPK Apresiasi Vonis 10 Tahun Penjara Antonius Kosasih

KPK merasa puas dengan keputusan hakim memberikan pidana denda dan pengganti kepada Antonius, yang dinilai sesuai dengan harapan jaksa.

Bukan Korban Juliari, KPK Tegaskan Penetapan Tersangka Terhadap Staf Ahli Mensos Didasari Bukti

Penyidik menetapkan Edi sebagai tersangka ada bukti yang ditemukan saat mengembangkan perkara. KPK akan membuka lengkap semua buktinya dalam persidangan nanti.

Hampir Rp100 M Terkait Korupsi Kuota Haji Berasal dari Uang Percepatan Sampai Kutipan

Budi enggan memerinci pihak-pihak yang telah menyerahkan uang ke KPK, terkait perkara ini. Namun, dia memastikan nominal duit yang diserahkan berbeda.

Penyidik KPK Turun Gunung Usut Jual Beli Kuota Haji Khusus Antartravel

Ada biro perjalanan yang bahkan tidak terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag) tapi bisa memberangkatkan jamaah haji khusus pada 2024.

Alasan KPK Belum Menahan Donny Tri Istiqomah dalam Kasus Harun Masiku

Setyo memastikan Donny akan ditahan untuk dibawa ke persidangan. Upaya paksa itu cuma menunggu urutan dan waktu penanganan perkara.

KPK Dalami Cara Biro Travel Berikan Uang Kutipan ke Pejabat Kemenag

Penyidik mau mengetahui alur penyerahan uang dari biro travel ke pejabat di Kemenag. KPK belum bisa memerinci apakah dana diserahkan langsung atau melalui asosiasi.

KPK: Ada Travel Tak Tercatat di Kemenag tapi Bawa Jamaah Haji Khusus

Budi mengatakan, perjalanan haji khusus cuma bisa dilakukan oleh perusahaan yang tercatat sebagai penyelenggaraan badan haji khusus (PIHK).

Ketua KPK: Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji Tinggal Tunggu Waktu

Setyo mengatakan, penyidik masih membutuhkan sejumlah bukti untuk menetapkan tersangka. Dia memastikan kasus yang sudah pada tahap penyidikan ini berjalan maju.

Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Panggil Dewan Pembina Asosiasi Gaphura

Muharom berstatus sebagai saksi dalam perkara ini. Saksi itu diharap hadir dan kooperatif memberikan keterangan kepada penyidik.

Ketua KPK Serahkan Pemanggilan RK Kepada Penyidik

Setyo mengatakan, cuma penyidik yang mengetahui kebutuhan pemeriksaan saksi, untuk menyelesaikan perkara. Pimpinan KPK tidak bisa menyampuri ranah itu.

Ketua KPK: Pengembalian Uang Korupsi Kuota Haji Hampir Rp100 Miliar

Setyo belum bisa memastikan total pasti uang yang sudah diterima KPK. Dana itu berasal dari biro perjalanan haji dan umrah, sampai pejabat terkait perkara ini.

ICW Desak KPK Segera Ungkap Tersangka Korupsi Kuota Haji

ICW menilai KPK telah memiliki cukup bukti untuk menetapkan tersangka dugaan korupsi kuota haji tahun 2024

KPK Eksekusi Risnandar Mahiwa Cs dan Setor Rp9,6 Miliar ke Negara

Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa menjadi salah satu orang yang dijebloskan ke penjara.

Kasus Korupsi Pembagian Kuota Haji Jangan Sampai Cederai Citra NU

Rais Syuriyah Pengurus Wilayah NU (PWNU) DKI Jakarta itu menegaskan framing mengenai dugaan keterlibatan kelembagaan NU.

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

Trump dan Dunia di Tepi Jurang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia