Berita Terbaru Kejaksaan Agung Hari Ini

Ini Daftar Harta Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim yang Sempat Tembus Triliunan Rupiah

Total harta Nadiem pada 2022 melonjak hingga 314,5% jika dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya. Lonjakan juga terjadi di surat berharga (327%) dan utang (308%). 

Pemanggilan Wamen PU Terkait Kasus Korupsi Proyek Senilai Rp430 Miliar

Adapun penyelidikan ini terkait jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Brantas Abipraya dan Direktur Jenderal Cipta Karya Tahun 2023.

Ini Awal Mula Pengadaan Ratusan Ribu Unit Laptop Chromebook Era Nadiem Makarim yang Berujung Korupsi

Kemendikbudristek pada saat itu mengalokasikan 190 ribu unit laptop untuk 12.000 sekolah dengan anggaran Rp1,3 triliun pada 2021.

Soal Korupsi Laptop, Kejagung Geledah Rumah Tiga Stafsus Nadiem Makarim

PENYIDIK Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung telah menggeledah kediaman tiga staf khusus Nadiem Makarim.

Laptop Masuk Rutan Tom Lembong, Kejagung Lakukan Investigasi

Tom berdalih bahwa laptop dan tablet itu dimanfaatkan untuk menulis pleidoi yang tebalnya bakal berpuluh-puluh halaman.

Kejagung: Pencegahan 2 Eks Anak Buah Nadiem Belum Perlu

Pencegahan seseorang lam penanganan perkara tergantung atas perimbangan penyidik. Jika kooperatif, saksi atau pihak berperkara tidak perlu dilarang bepergian ke luar negeri.

Buron Terkait Pembacokan Jaksa di Deli Serdang Ditangkap

Sebelum insiden, penuntut umum meminta bantuan pelaku untuk menghubungi buronan untuk dieksekusi.

Tanah Rampasan Kejaksaan Dimanfaatkan untuk Tanam Padi

Kejagung memanfaatkan aset barang rampasan negara dalam bentuk tanah yang selama ini terbangkalai untuk digunakan sebagai lahan produktif. 

Kejagung Dinilai Gunakan Pasal Keranjang Sampah Usut Korupsi Kredit Sritex

Kejagung dinilai menggunakan pasal keranjang sampah dalam pengusutan kasus dugaan korupsi terkait pemberian kredit oleh Bank DKI Jakarta dan BJB pada Sritex

DPR Harap TNI-Polri Kawal Jaksa tidak Berlaku Permanen

ANGGOTA Komisi III DPR Hinca Panjaitan berharap pengamanan TNI dan Polri kepada Jaksa yang diatur dalam Perpres 66/2025 tentang Perlindungan Jaksa tidak berlaku permanen

Presiden Terbitkan Perpes Nomor 66/2025, Jadi Dasar Hukum Pengamanan Kejaksaan oleh TNI

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar berharap, perpres yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto itu menyudahi beda pandangan soal polemik yang terjadi belakangan ini.

Kasus Korupsi Sritex, Pengingat Penting Perbankan Lebih Hati-Hati

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) seharusnya menjadi pelajaran penting bagi industri perbankan dalam peningkatan kehati-hatian.

Bos Sritex Gunakan Kredit dari Bank Rp3,5 Triliun Buat Beli Tanah

KEJAKSAAN Agung menyoroti kredit dari sejumlah bank kepada PT Sri Rejeki Isman (Sritex) saat mengalami kerugian pada 2021. 

Eks Dirut Terlibat Kasus Korupsi Sritex, Bank DKI Dukung Proses Hukum

Bank DKI mendukung penuh seluruh proses hukum yang tengah berlangsung di Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi dalam pemberian fasilitas kredit kepada PT Sritex pada 2020.

Kejagung Dalami Indikasi Kerugian Negara dalam Pemberian Kredit ke Sritex

Harli sebelumnya menjelaskan bahwa penyidikan kasus dugaan korupsi PT Sritex masih bersifat umum. Sebab, Kejagung masih mendalami fakta-fakta hukum yang merugikan keuangan negara.

Kejagung Sebut Pengawalan TNI Bentuk Antisipasi Ancaman Terhadap Jaksa

Pengamanan penggeledahan oleh TNI bisa dilakukan jika adanya ancaman menyerang penyidik Kejagung.

Beberkan Sejumlah Alasan, Setara Institute Minta TNI Batalkan Pengamanan Kejati hingga Kejari

Ia menilai dukungan pengamanan kejaksaan oleh TNI memunculkan pertanyaan tentang motif politik yang sesungguhnya sedang dimainkan oleh kejaksaan melalui sejumlah kolaborasi dengan TNI.

Kejagung Cari Penyuplai Dana Perintangan Penyidikan Marcella Cs

Harli mengatakan, Ariyanto dan Syafei menjadi tersangka sejak 17 April 2025. Kejagung menegaskan status hukum itu diberikan atas kecukupan bukti.

TNI AD: Kerja Sama Pengamanan di Kejaksaan Sejalan dengan Adanya Jampidmil

Jumlah personel yang akan bertugas secara teknis diatur dalam kelompok dua hingga tiga prajurit sesuai kebutuhan.

Kejagung Bantah Pengamanan Militer di Kejati dan Kejari karena Kasus Satelit Kemhan

Kejagung membantah pengamanan TNI di seluruh Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) karenakan pengusutan dugaan rasuah proyek pengadaan satelit

3 Juta Rumah, BUMN Perumahan, dan Peran Pengembang

Tunjangan Fantastis DPR

Paradoks Provinsi Berkinerja Terbaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia