Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

Jimly Asshiddiqie: Reformasi Polri tak Bisa Instan, 30 Aturan Internal Perlu Dibahas

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.

Menkeu Soroti Penghapusan 11 Juta Peserta PBI BPJS, Minta Penonaktifan tak Mendadak

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.

DPR Pastikan Layanan Kesehatan PBI BPJS Tetap Aktif, Pemerintah Tanggung Iuran 3 Bulan

DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.

Ruang UMKM di PIK 2 Baru Terisi 9 Persen, DPR RI Geram

Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

OTT Kepala KPP Madya Banjarmasin, DPR: Pajak dan Bea Cukai Masih Jadi Lahan Korupsi

Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.

DPR Pastikan Operasional Hulu Migas PGN Saka Patuhi Regulasi

Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.

Legislator Dorong Pencegahan Bencana Jadi Prioritas Nasional

DPR minta pemerintah prioritaskan pencegahan dan mitigasi bencana untuk kurangi kerugian ekonomi yang terus berulang di Indonesia.

DPR: Satgas Pangan harus Sapu Bersih Pelaku Permainan Harga Jelang Ramadan

Satgas Saber Pangan harus bekerja maksimal mencegah kecurangan harga pangan yang merugikan masyarakat.

KPK Panggil Eks Sekjen DPR Indra Iskandar Terkait Dugaan Gratifikasi Rumah Jabatan Legislator

Indra merupakan tersangka dalam kasus ini. Di sisi lain, eks Sekjen DPR itu sedang mengajukan praperadilan.

DPR RI: Investasi Jangan Cuma Komitmen, Rakyat Butuh Realisasi

Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mempertanyakan validitas capaian target investasi nasional yang disampaikan pemerintah.

Overkapasitas Kapal di Pelabuhan Muara Angke Bahayakan Nelayan

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyoroti kondisi overkapasitas kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.

Percepatan Pengembangan Industri Baterai harus Lindungi Kepentingan Domestik

Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan industri baterai kendaraan listrik dinilai sebagai sinyal positif.

DPR: Usut Tuntas Pelanggaran HAM terhadap Nenek Saudah oleh Pemilik Tambang Ilegal

Komisi XIII DPR RI menyatakan komitmen penuh untuk mengawal kasus dugaan pelanggaran pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa seorang warga lanjut usia, Nenek Saudah.

Surplus Neraca Dagang 68 Bulan Bukti Kuatnya Ketahanan Ekonomi Nasional

Indonesia kembali mencatatkan kinerja positif dengan mempertahankan surplus neraca perdagangan selama 68 bulan berturut-turut, di tengah kondisi ekonomi global yang tak pasti.

Legislator PDIP: Penambahan Layer Cukai Rokok Bisa Picu PHK Massal

Rencana penambahan layer baru cukai rokok berpotensi menggulung tikar industri Sigaret Kretek Tangan (SKT),

Legislator Minta Pemerintah Kaji Ulang Pemangkasan Anggaran Kebencanaan 2026

DPR mendesak pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) untuk meninjau ulang kebijakan penurunan anggaran kebencanaan pada 2026.

Bos BEI Mundur, Komisi XI Harap Penggantinya Lebih Profesional

Anggota Komisi XI DPR RI M Hasanuddin Wahid menaruh harapan besar kepada sosok yang akan menggantikan Iman Rahman sebagai Direktur Utama BEI.

DPR RI: RDMP Balikpapan harus Jadi Infrastruktur Strategis Negara

Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kilang minyak Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis (29/1).

Polri mesti di Bawah Presiden demi Jaga Stabilitas Kelembagaan

Menegaskan kembali posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah komando Presiden adalah keputusan yang tepat. 

UU Politik Mandek, Alarm Bahaya bagi Pemilu 2029

Mandeknya pembahasan bukan sekadar kendala teknis administrasi, melainkan indikasi kuat adanya upaya mempertahankan status quo.

Reposisi Ekonomi dan Geopolitik Energi

Islam serta Perlindungan Saksi dan Korban

Ramadan dan Ruh Badar: Pelajaran Strategi, Musyawarah, dan Disiplin dari Perang Badar

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia