Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

DPR RI Minta Kemenag Segera Susun Skenario Darurat untuk Kelancaran Pergerakan Jemaah Haji

Tim Pengawas Haji DPR RI, Marwan Dasopang, meminta Kemenag segera menyusun skenario darurat untuk mengantisipasi kepadatan dan gangguan pergerakan jemaah haji di Armuzna.

Distribusi Kartu Nusuk Harus Tuntas Hari ini, DPR Beri Catatan

TIM Pengawas Haji DPR RI menegaskan distribusi kartu Nusuk bagi seluruh jemaah haji Indonesia harus rampung paling lambat pada Selasa (3/6/2025) pukul 20.00 waktu Arab Saudi (WAS).

Kewaspadaan Covid-19 Naik, DPR Minta Laporan Kasus dan Edukasi Masyarakat Ditingkatkan

Kemenkes keluarkan surat kewaspadaan lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah negara Asia, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendorong pemerintah deteksi dini dan perkuat edukasi

Timwas Haji DPR: Meski B2B, Jemaah Haji Furoda Wajib Dilindungi Negara

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tetap memiliki tanggung jawab untuk melindungi calon jemaah haji furoda.

DPR: 8.938 Jemaah Haji belum Terima Kartu Nusuk

WAKIL Ketua DPR Adies Kadir mengatakan sebanyak 8.938 jemaah belum menerima Kartu Nusuk

Survei IPO: DPR RI, KPU, dan Parpol Jadi Lembaga Paling tidak Dipercaya Publik

Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.

Komisi VIII DPR Sebut Perlu Regulasi Khusus Soal Haji Furoda, Revisi UU?

REGULASI yang lebih komprehensif untuk mengatur sekaligus mengawasi pelaksanaan haji furoda perlu disusun setelah calon jemaah haji yang gagal berangkat lantar visa haji furoda tak terbit

Visa Haji Furoda tak Terbit, DPR Mengaku Ada Sinyal dari Arab Saudi Sejak Tahun Lalu

WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid di Madinah menyebut isu visa haji furoda telah dibahas oleh Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama sebagai langkah antisipasi sejak Mei 2024.

Komisi X DPR RI Komitmen Kawal Implementasi Putusan MK Soal Pendidikan Gratis

PUTUSAN MK mendorong pembiayaan sekolah dasar dan menengah secara gratis, termasuk di sekolah swasta, namun Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyoroti kemampuan anggaran negara

DPR Akan Panggil Komdigi dan BSSN Imbas Peretasan Situs Pedulilindungi

Yang akan dimintai keterangan dan klarifikasi yaitu Kementerian Komunikasi dan digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta pihak pengelola PeduliLindungi. 

Minta Polisi Selidiki Ayam Goreng Widuran, Sahroni: Pemilik tidak Jujur

WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta polisi segera menyelidiki kasus penggunaan bahan makanan mengandung babi atau nonhalal di Restoran Ayam Goreng Widuran, Solo, Jawa Tengah.

Kasus Rumah Makan Ayam Widuran, DPR Minta Evaluasi Pengawasan Label Halal pada Rumah Makan

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina meminta mengevaluasi pengawasan label halal pada rumah makan berkaca pada kasus Rumah Makan Ayam Widuran

Tes Kemampuan Akademik Utamakan Mutu Tanpa Bebani Siswa dan Institusi

Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan melalui kebijakan baru Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi siswa.

Sahroni Minta Polisi Tangkap Bos Preman, Jangan Hanya Kroco-kroco

Selama 11 hari Operasi Berantas Jaya 2025 di wilayah Jadetabek, polisi menangkap 2.406 orang terkait aksi premanisme.

Komisi VI DPR RI Dorong Telkom Lakukan Penyegaran

RUPST Telkom yang akan digelar pada 27 Mei 2025 merupakan momen krusial untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan tata kelola perusahaan.

DPR Harap TNI-Polri Kawal Jaksa tidak Berlaku Permanen

ANGGOTA Komisi III DPR Hinca Panjaitan berharap pengamanan TNI dan Polri kepada Jaksa yang diatur dalam Perpres 66/2025 tentang Perlindungan Jaksa tidak berlaku permanen

DPR Kritik Keras Sritex: Bosnya Kurang Ajar

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyampaikan kritik keras terhadap manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). 

Asep Wahyuwijaya Usulkan Komisi Khusus untuk Tangani Sengketa Konsumen 

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak-hak konsumen yang notabene adalah seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan yang lebih terpusat.

DPR Bakal Panggil Kemenhub dan Bentuk Panja untuk Bahas Undang-Undang Transportasi Online

DPR RI akan memanggil Kementerian Perhubungan untuk membahas rencana penyusunan UU Transportasi Online.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting