Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

Dugaan Cawe-Cawe Mendes Yandri Harusnya Selesai di Bawaslu

Ketika Bawaslu dan DKPP melaksanakan tugasnya, maka tidak akan menimbulkan informasi yang simpang siur di tengah masyarakat.

Kades Kohod Sanggup Bayar Denda Rp48 Miliar, DPR: Banyak Juga Duitnya!

Kedua pelaku telah menyatakan kesediaannya untuk membayar denda tersebut.

Pilkada Gagal, DPR Minta Mendagri, Kapolri, KPU dan Bawaslu Mundur

Deddy merujuk pada sejumlah gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, total gugatan lebih dari setengah daerah yang menyelenggarakan pilkada.

Anggota DPR Sebut Sistem Pemilu Campuran Patut Dipertimbangkan

Memang variannya banyak, nanti kita diskusikan apakah mixed member proportional (MMP) dan mixed member majoritarian (MMM) atau paralel.

Komisi II Sebut Pemilu Serentak Perlu Ditinjau Ulang

ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan

PSU di 24 Daerah, Komisi II DPR Sebut KPUD tidak Profesional

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dinilai tidak profesional menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada di 24 daerah.

Pimpinan DPR RI Optimistis Danantara Bisa Dongkrak Perekonomian 

WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir mengaku optimistis kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagatha Nusantara (Danantara) bakal mendongkrak perekonomian bangsa dan negara

DPR: Revisi KUHAP Mendesak untuk Jawab Perkembangan Zaman

WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan revisi KUHAP menjadi kebutuhan mendesak untuk dilakukan di tengah dinamika perkembangan zaman dan teknologi

Legislator Gerindra Tekankan Pentingnya Suarakan Isu yang Jadi Keresahan Masyarakat

ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan kepada para peserta agar lantang bersuara terkait isu apa yang sedang terjadi minimal di lingkungan sekitar.

Revisi UU Harus Perketat Pengawasan Penugasan Prajurit TNI

DPR RI dan pemerintah dinilai harus memperketat pengawasan penugasan prajurit dalam revisi Undang-Undang TNI yang saat ini sedang berjalan.

Kebijakan DHE SDA: Fondasi Kokoh Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8%

Jika dibandingkan dengan gebrakan-gebrakan Presiden Prabowo yang lain, kebijakan DHE SDA termasuk yang paling ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar.

DPR Pastikan Tetap Kerja Optimal meski Terkena Efisiensi Anggaran

WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir memastikan tetap bekerja optimal dalam melayani masyarakat meski terkena efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

DPR RI Kena Efisiensi Anggaran Rp1,3 Triliun, Pembayaran Gaji Berpotensi Terdampak

DPR RI melakukan efisiensi anggaran hingga Rp1,3 triliun. Sejumlah pos dilakukan penghematan. Bahkan untuk gaji anggota dewan sampai pegawai.

Pesan Pimpinan DPR ke Kepala Daerah: Efisiensi APBD Arahkan untuk Pelayanan Publik

WAKIL Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal berharap kepala daerah yang baru dilantik dapat meningkatkan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Irma Suryani Berharap Tagar Kabur Aja Dulu Disikapi secara Bijak

KETUA Kelompok Fraksi Partai NasDem Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, memastikan pemerintah tetap menjamin perlindungan terhadap warga negara yang hendak pergi dan bekerja di luar negeri.

Pemerintah jangan Sembarangan Respon #KaburAjaDulu

Tren itu pun harus direspons pemerintah dengan bijaksana, bukan dengan sembarang mencap orang tidak nasionalis atau bahkan dengan ucapan antipati.

Komisi IX DPR Usul Skema THR untuk Ojol

Charles Honoris merespons soal aksi unjuk rasa pengemudi ojek online (ojol) yang menuntut diberikan hak mulai dari tunjangan hari raya (THR) hingga cuti.

Imparsial: TNI Dipersiapkan untuk Perang, bukan Duduki Jabatan Sipil

Menurut Hussein, perubahan tersebut akan memperluas wewenang TNI aktif. Ia menyoroti seharusnya TNI fokus pada tugasnya sebagai alat pertahanan negara.

Demi Transparansi, DPR Harus Buka Draf RUU KUHAP ke Publik

Upaya pembukaan draf tersebut diperlukan guna menjamin prinsip transaparansi dalam pembahasannya.

Revisi UU TNI, UU Polri dan UU Kejaksaan Akan Persempit Ruang Gerak Masyarakat

Berbagai RUU juga dimaksudkan hanya untuk menambah atau memperluas kewenangan masing-masing lembaga. Ardi mengatakan bahwa kewenangan lembaga negara tersebut semestinya dibatasi.

Fait Accompli - Parents Love Paradoks dengan Produktivitas Kerja

Menteri Mu’ti, Pembelajaran Mendalam dan SPMB

Mindfulness: Perisai Mental Pegawai di Tengah Badai PHK

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting