Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemasangan wifi ini akan jadi langkah awal. Pedagang tak hanya mengandalkan pembeli yang datang langsung, tapi juga bisa menjangkau konsumen lewat daring.
Revisi keempat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN memasuki babak krusial dengan hadirnya gagasan pembentukan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).
Komisi XI DPR RI menyatakan dukungan terhadap keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2026.
Tindakan KKB tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun.
WAKIL Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pengawasan MBG harus ditingkatkan menindaklanjuti temuan keracunan MBG di lapangan.
APBN 2026 dinilai berorientasi pada percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui berbagai program-program prioritas yang bermanfaat langsung untuk masyarakat.
Pengakuan dunia kepada Indonesia semakin nyata ketika Presiden Prabowo mendapat kehormatan untuk berpidato di urutan ketiga.
Pertanian masih menjadi penopang utama pangan nasional, namun jutaan petani gurem di Indonesia masih hidup dalam keterbatasan.
Hingga kini banyak petani Indonesia masih berstatus gurem dengan kepemilikan lahan rata-rata kurang dari 0,5 hektare.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyampaikan, rencana revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan kepentingan politik.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyambut positif langkah Kementerian Keuangan yang menargetkan perbaikan sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) dalam waktu dekat.
Sistem proporsional tertutup merupakan pilihan terbaik agar demokrasi tidak terjebak dalam politik populisme dan kapitalisasi suara.
DPR RI resmi menetapkan RUU Perampasan Aset terkait Dugaan Tindak Pidana ke dalam Prolegnas Prioritas 2025–2026.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI resmi menetapkan Prolegnas Prioritas 2026 dengan 67 RUU.
Jumlah Prolegnas 2025-2029 yang telah ditetapkan sebanyak 198 RUU, Prolegnas Prioritas 2025 52 RUU, dan Prolegnas Prioritas 2026 67 RUU, beserta 5 RUU Kumulatif Terbuka.
Adapun postur APBN 2026 yang telah disepakati antara DPR dan pemerintah meliputi pendapatan negara Rp3153,58 triliun dengan penerimaan dari pajak sebesar Rp2.693,71 triliun.
DPR juga menerima Surpres tentang calon anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan RUU Hukum Acara Perdata Internasional.
Setiap kali memasuki tahun politik atau pascapemilu, isu revisi UU Pemilu dan UU Parpol selalu muncul.
Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti tantangan besar yang dihadapi PT Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional.
Komisi II akan mengkritisi dasar, latar belakang dan tujuan IKN dijadikan ibu kota politik.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved