Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

Legislator PDIP Tekankan Perlindungan Pekerja Migran tak Cukup dengan Regulasi

Perlindungan terhadap tenaga kerja domestik dan pekerja migran Indonesia tidak boleh hanya dipandang dari sisi hukum semata, tetapi juga sebagai tanggung jawab kemanusiaan.

Koperasi Bisa Kelola Tambang, DPR : Implementasi Amanat Konstitusi

Aturan ini membuka peluang besar bagi koperasi, UMKM, dan organisasi keagamaan untuk ikut mengelola wilayah pertambangan rakyat (WPR).

Pemanfaatan AI di Pemerintahan Harus Tingkatkan Layanan Publik dan Akuntabilitas

Lestari Moerdijat menegaskan pemanfaatan AI di pemerintahan harus transparan, akuntabel, dan meningkatkan layanan publik.

DPR Dorong Percepatan Implementasi Legalisasi Sumur Minyak Rakyat

Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra menegaskan pentingnya percepatan implementasi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sumur Minyak Rakyat.

DPR Soroti Pentingnya Akselerasi Pemerataan dan Infrastruktur Pendidikan

Anggota Komisi VII DPR RI, Derta Rohidin turut mengapresiasi keberhasilan program prioritas nasional dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan.

DPR: Kritik Soal PP Minerba tak Tepat karena telah Diundangkan Kemenkum

Tudingan terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait keterlambatan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-Undang Minerba tidak berdasar. 

DPR Bentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria, Gerbang Tani: Jadi Momentum Koreksi Reforma Agraria

KETUA Umum DPN Gerbang Tani, Idham Arsyad mengatakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) penyelesaian Konflik Agraria oleh DPR RI merupakan satu langkah yang positif.

Puan Sebut DPR Harus Sibuk Bicara Kepentingan Rakyat, Pengamat: Faktanya Terbalik

PENELITI Formappi Lucius Karus merespons pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang menyebut seharusnya DPR lebih sibuk membicarakan kepentingan rakyat.

Saan Mustopa: Razia Kendaraan Berpelat Aceh Cederai Semangat NKRI

WAKIL Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menanggapi maraknya pemberitaan terkait razia kendaraan berpelat Aceh di wilayah Sumatra Utara yang sempat viral di media sosial.

Marak Bikin Keracunan, MBG harus Dievaluasi Total

Ketua DPR Puan Manaranı merespons soal adanya penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) imbas maraknya keracunan yang dialami siswa di sejumlah daerah.

Puan Sebut DPR Harus Sibuk Bicara Kepentingan Rakyat

KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya transformasi kelembagaan DPR RI agar semakin dekat dengan rakyat.

DPR Apresiasi Penundaan Pajak untuk Marketplace

Menurutnya, langkah ini mencerminkan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi ekonomi nasional yang tengah dalam fase pemulihan dan tetap mendukung pelaku usaha kecil.

Lestari Moerdijat: Perkuat Tata Kelola Penanggulangan Kanker di Tanah Air

DORONG penguatan tata kelola penanggulangan kanker di tanah air sebagai bagian perbaikan sistem kesehatan nasional.

Uang Pensiun Anggota DPR Digugat, Ini Respons Dasco

WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya gugatan terkait tunjangan atau uang pensiun anggota DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketimpangan Waktu Antrean Haji harus Segera Diselesaikan

DPR mengapresiasi kebijakan Kementerian Haji dan Umrah yang mengusulkan penyetaraan masa tunggu jamaah haji Indonesia menjadi sekitar 26-27 tahun untuk semua provinsi.

Kongres Nasional Fraksi Rakyat Dorong Reformasi Politik

Kongres Nasional Fraksi Rakyat digelar di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, pada 27 September 2025.

BAM DPR Sampaikan Dukungan Kelanjutan Pembangunan IKN

KETUA Tim Kunjungan Kerja Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR Adian Napitupulu, menyampaikan dukungannya terhadap kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

DPR RI Perkuat Diplomasi Global dan Transparansi Parlemen lewat Buku Rekomendasi Panja OI & OGP

DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) resmi meluncurkan Buku Rekomendasi Panja IO, dan Panja OGP.

DPR Kawal Persiapan Pelaksanaan Haji 2026

PENYELENGGARAAN ibadah haji 2026 akan menjadi ujian perdana bagi Kementerian Haji dan Umrah yang baru terbentuk setelah pemisahan dari Kementerian Agama.

14.000 Rumah di Kabupaten Bogor tidak Layak Huni, Bupati Targetkan Selesai Tiga Tahun

JUMLAH rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Bogor, saat ini ada sekitar 14 ribu unit. Angka ini kini jadi perhatian serius, karena menyangkut kualitas hidup ribuan keluarga

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia