NEWSTICKER

Berita Terbaru Basarnas Hari Ini

KPK Serahkan Mobil Terkait OTT Basarnas ke Puspom TNI
03/8/2023 17:10
Sebuah mobil terkait OTT di Basarnas diserahkan KPK ke Puspom TNI sebagai bentuk singergi penanganan perkara.
Alexander Marwata Ogah Pikirkan Laporan MAKI Terhadapnya
03/8/2023 13:25
Dilaporkan MAKI ke Dewas KPK, Alexander Marwarta enggan tanggapi.
Penempatan Perwira TNI di Jabatan Sipil Harus Segera Dievaluasi
03/8/2023 10:15
PENGAMAT militer Khairul Fahmi mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera memetakan kembali penempatan perwira TNI aktif di sejumlah jabatan sipil.
KPK tidak Permasalahkan Pelaporan Alexander Marwata kepada Dewan Pengawas
03/8/2023 08:24
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) atas penetapan dua perwira TNI dalam kasus suap di Basarnas.
Basarnas Di Bawah Kemenhub, KPK Pastikan Berwenang Melakukan Penangkapan
03/8/2023 08:22
Basarnas berada di bawah Kementerian Perhubungan. Karena itu, KPK yakin bisa menangkap tersangka kasus dugaan korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas
Panglima TNI Izinkan KPK Tangkap Anggotanya yang Lakukan Korupsi
03/8/2023 07:16
Panglima TNI Yudo Margono disebut telah memberikan restu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkap anggota-anggotanya yang melakukan tindakan rasuah.
Hanya Alexander Marwata yang Dilaporkan Maki ke Dewas KPK
02/8/2023 20:36
Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki) rampung melaporkan pimpinan lembaga antirasuah ke Dewan Pengawas (Dewas) atas operasi tangkap tangan (OTT) di Badan SAR Nasional (Basarnas).
Menkopolhukam Mahfud MD Dorong Revisi UU Peradilan Militer Dibahas
02/8/2023 20:32
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD setuju revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu segera dibahas.
Bertemu Panglima TNI, Firli Sepakat Jalankan Joint Investigation di Kasus Basarnas
02/8/2023 17:25
KPK dan TNI sepakat melakukan penyidikan bersama untuk menangani kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa yang menjerat Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Henri Alfiandi.
Pimpinan KPK Tolak Pengunduran Diri Dirdik Asep Guntur
02/8/2023 16:17
Asep Guntur mengundurkan diri usai Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyalahkan penyelidik saat menangani OTT Basarnas.
Gayus Lumbuun: Kasus Korupsi Basarnas Perlu Melalui Persidangan Koneksitas
02/8/2023 09:55
Mantan hakim agung Gayus Lumbuun menilai diperlukan peradilan konektisitas untuk mengadilan kepala Basarnas.
Firli Cs Siang ini Bakal Dilaporkan ke Dewas Terkait OTT Basarnas
02/8/2023 07:00
Siang ini MAKI akan melaporkan Komisioner KPK ke Dewan Pengawas terkait ott di Basarnas.
KPK Klaim Kantongi Bukti Kuat Kabasarnas Terima Suap Rp88,3 Miliar
02/8/2023 06:50
KPK memiliki bukti kuat terkait dugaan penerimaan suap sebesar Rp88,3 miliar terhadap kepala Basarnas.
KPK Bakal Usut Keterlibatan Pejabat Basarnas Lain
02/8/2023 06:40
KPK menelusuri keterlibatan pejabat lain dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
Panglima TNI: Kami tidak akan Melindungi yang Salah
02/8/2023 06:40
Panglima TNI Yudo Margono menegaskan tidak akan melindungi dua anggotanya yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap pengadaan barang di Basarnas.
Pencarian 8 Penambang Dihentikan, Basarnas Nyatakan Status Hilang
01/8/2023 19:40
Pencarian delapan penambang yang terjebak di dalam sumur tambang di Desa Pancurendang, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, dihentikan pada Selasa (1/8).
OTT di Basarnas, MAKI akan Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas
01/8/2023 15:19
MASYARAKAT Antikorupsi Indonesia (MAKI) bakal menyambangi Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 2 Agustus 2023.
Komisi I Pertanyakan Rencana Jokowi Evaluasi Perwira TNI di Jabatan Sipil
01/8/2023 14:42
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) diminta menjelaskan maksud rencana evaluasi perwira TNI di jabatan sipil.
Jokowi Dinilai tidak Berpihak pada Pemberantasan Korupsi
01/8/2023 13:25
Jokowi dianggap memiliki pemahaman minimalis dan lemahnya pemihakan pada agenda pemberantasan korupsi. Ia juga dianggap menyepelekan prinsip kesamaan di muka hukum.
Peraturan Militer Didesak Direvisi, Pejabat TNI Bekerja di Instansi Lain Harus Diberhentikan
01/8/2023 11:15
Peraturan militer diminta pakar hukum untuk direvisi. Di mana pejabat TNI yang akan diperkerjakan instansi lain harus diberhentikan dari kesatuannya.