NEWSTICKER

Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Kepercayaan Publik pada MK Menurun
26/10/2023 00:00
Penurunan kepercayaan publik itu merupakan dampak dari putusan kontroversial terkait usia Capres - Cawapres untuk Pemilihan Presiden
PHRI Jawa Barat bakal Gugat Kenaikan Pajak Hiburan 40% ke MK
26/10/2023 00:00
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI) mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah naiknya tarif pajak hiburan hingga 75%.
Bupati Bandung Dukung Uji Materi UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi
26/10/2023 00:00
Materi judicial review itu berhubungan dengan desain keserentakan Pilkada Serentak 2024 yang dianggap bermasalah dan melanggar konstitusi.
Mahkamah Kalkulator versus Mahkamah Keadilan
26/12/2016 08:23
Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan presiden (pilpres) telah dilayangkan pada 24 Mei lalu, yang memang menjadi tenggat akhir pengajuan permohonan.
Diserangnya Mahkamah Kita
26/12/2016 08:23
Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti merdeka dari intervensi politik dan merdeka untuk menegakkan keadilan (freedom from political interference and freedom to do justice).
Bersepakat Melanggar Konstitusi
26/12/2016 08:23
NEGARA yang dapat dikatakan memiliki pemerintahan konstitusional ialah negara yang pemerintahannya memperhatikan batasan yang ditentukan konstitusi.
KUHP dan Lemahnya Politik Hukum Negara
26/12/2016 08:23
Bahayanya, atas semua kelemahan itu, pembentuk UU melemparkannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan dalih bahwa itulah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan perdebatan.
Inkonstitusionalitas Perppu Cipta Kerja
26/12/2016 08:23
MEMIKIRKAN konstitusionalitas, dalam bahasa KC Wheare, setidaknya bisa didedahkan menjadi tiga sebagaimana tiga konsep bentuk konstitusi.
Sistem Pemilu dan Pertaruhan Kredibilitas MK
26/12/2016 08:23
SISTEM pemilu merupakan metode untuk mengonversi suara yang didapat peserta pemilu menjadi perolehan kursi.
Mahkamah Konstitusi dan Penyelamatan Pemilu 2024
26/12/2016 08:23
Apakah MK akan mengabulkan permohonan untuk mengubah sistem pemilu, menolaknya, atau justru berusaha mencari sebuah jalan tengah?
Pileg, Partai, Rakyat, dan Konsistensi MK
26/12/2016 08:23
JIKA dibaca kembali pertentangan yang mengemuka akibat sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka saat ini, penting sebenarnya untuk melihat kembali beberapa hal.
Melampaui Batas Usia
26/12/2016 08:23
KEPUTUSAN pemerintah, DPR, dan DPD untuk mencabut RUU tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dari daftar prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 ternyata berdampak panjang.
MK dan Pertaruhan Legitimasi Pemilu 2024
26/12/2016 08:23
JIKA tidak ada aral melintang, hari ini MK akan mengelar sidang pengucapan putusan terhadap sejumlah permohonan pengujian materiel Pasal 169 huruf q UU No 7/2017.
Menakar Kebutuhan Pendanaan untuk Pilpres 2024 Putaran Kedua
26/12/2016 08:23
Biaya pilpres putaran kedua bukan merupakan pengorbanan yang sia-sia. Pasalnya, belanja APBN yang dikeluarkan menghasilkan multiplier effect terhadap perekonomian nasional
Robohnya Mahkamah Kami
26/12/2016 08:23
DI tengah euforia berlakunya PP No 44 Tahun 2024 terkait dengan peningkatan kesejahteraan hakim, tiba-tiba muncul kasus yang memalukan oleh sejumlah oknum hakim.
MK dan Asa Keadilan Pemilu
26/12/2016 08:23
ADA 20 Februari lalu, Presiden Prabowo telah melantik 481 kepala daerah hasil pilkada serentak 2024. S
RUU Pemilu dan Penguatan Keterwakilan Perempuan
26/12/2016 08:23
Indonesia ialah salah satu negara pihak yang ikut menandatangani dan mengadopsi Beijing Platform.
MK dan Desain Keserentakan Pemilu
26/12/2016 08:23
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Mulyadi : Masyarakat Harus Bersatu Melawan Kejahatan Demokrasi
10/12/2016 01:06
SIDANG gugatan Mulyadi terhadap Pilkada Sumbar 2020 baru berlansung satu kali di Mahkamah Konstitusi, namun menjadi perhatian masyarakat minang baik di ranah atau dirantau.
Mendagri Nilai Pelantikan Bertahap Kepala Daerah Ideal Mulai 1 Januari 2025
10/12/2016 01:06
Waktu pelantikan tak perlu terus diundur, sementara kepala daerah terpilih sudah siap untuk dikukuhkan.