Menpora Tegaskan Tidak Ada Intervensi Pemerintah Pada KLB PSSI

MENTERI Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menegaskan pemerintah tidak mengintervensi Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI yang diikuti sejumlah pejabat termasuk menteri dalam kontestasi pengurus. Menurutnya, keikutsertaan pejabat pemerintah dalam kontestasi yang akan berlangsung 16 Februari mendatang bukan bentuk intervensi.

"Gini, bisa enggak membedakan intervesi, keikutsertaan, dan memfasilitasi, itu ada klasifikasinya. Intervensi itu pemerintah misalnya Liga 2 dihentikan, kemudian pemerintah memaksakan harus jalan, itu namanya intervensi, ini kan tidak," kata Zainudin di sela acara Focus Group Discussions (FGD) penyempurnaan Inpres Nomor 3 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional di Kantor Menpora, Jakarta, Senin (13/2).

Dua menteri ikut meramaikan bursa calon pengurus baru PSSI periode 2023-2027. Menteri BUMN Erick Thohir maju menjadi kandidat ketua umum, sementara Zainudin Amali mendaftar sebagai calon wakil ketua umum.

Menurut Zainudin, intervensi merupakan ranah kebijakan. Sementara keikutsertaan dalam KLB PSSI merupakan hak individu dan tak ada larangan.

"Mau siapapun dia karena kan tidak ada pembatasan di situ. Jadi intervensi itu ranahnya kebijakan, kalau keikutsertaan secara personal itu tidak ada masalah," ujarnya.

Zainudin menjelaskan pemerintah punya keinginan yang kuat untuk membangun sepak bola Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan adanya Inpres Nomor 3 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional. Pemerintah, kata dia, terus berupaya untuk mengawal perbaikan sepak bola Indonesia.

"Apalagi Presiden (Joko Widodo) sudah bicara dengan Presiden FIFA, kita akan menjadikan Indonesia sebagai episentrum sepak bola Asia. Jadi, memfasilitasi, mengintervensi, memberikan dukungan, banyak orang yang tidak bisa membedakan itu," kata Zainudin. (OL-15)