Para Pejabat Denmark Dipastikan Absen di Selama Piala Dunia 2022

TIMNAS Denmark merupakan pengkritik paling keras terhadap tuan rumah Piala Dunia 2022, Qatar. Kini, para pejabat pemerintah dan keluarga kerajaan Denmark memutuskan untuk tidak hadir di pembukaan Piala Dunia 2022.

Timnas Denmark bertolak ke Qatar, Selasa (15/11). Namun, perilaku dan pernyataan mereka akan diawasi oleh FIFA dan aktivis HAM dunia.

Denmark adalah salah satu tim yang paling keras menentang Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia karena catatan HAM mereka. Pekan lalu, upaya mereka untuk berlatih menggunakan kaos bertuliskan dukungan bagi HAM ditolak oleh FIFA.

Baca juga: Jelang Piala Dunia 2022, Denmark Tegaskan Fokus ke Sepak Bola

Kini, pemerintah Denmark mengumumkan bahwa tidak ada menteri atau pun duta besar Denmark yang akan hadir di upacara pembukaan atau laga timnas selama Piala Dunia 2022.

Alasan resmi yang diberikan pemerintah Denmark adalah bahwa Perdana Menteri Mette Frederiksen tengah sibuk menyusun kabinet setelah meraih kemenangan di pemilu pada 1 November lalu.

"Fokus saat ini adalah membentuk pemerintahan baru. Karenanya, tidak akan ada pejabat Denmark yang hadir di Piala Dunia di Qatar," ungkap Menteri Olahraga Denmark Ane Halsboe-Jorgensen.

Surat kabar Denmark Berlinske menyebut pemerintah terselamatkan oleh lamanya negosiasi untuk menyusun kabinet.

"Saat Piala Dunia akan berlangsung kurang dari sepekan. perdana menteri diselamatkan karena harus menyusun kabinet," ungkap surat kabar itu.

Keluarga kerajaan Denmark juga memutuskan tidak hadir di Piala Dunia. Putra Mahkota Pangeran Frederik, yang merupakan pendukung fanatik timnas Denmark, mengumumkan dirinya tidak akan bertolak ke Qatar.

"Saya mendukung penuh timnas dimana pun mereka bermain. Saya tidak sabar mendukung mereka dari rumah," ungkap Pangeran Frederik lewat Instagram.

Asosiasi Sepak Bola Denmark (DBU) telah melontarkan kritik sejak Qatar terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia pada 2010. Mereka berada terdepan menuntut perbaikan hak pekerja migran dan komunitas LGBT+ di Qatar. (AFP/OL-1)