Bayern Tertahan Tujuh Jam di Bandara dalam Perjalanan ke Qatar

BAYERN Muenchen, Sabtu (6/2), dibuat berang setelah penerbangan mereka menuju Qatar untuk Piala Dunia Antarlub tertunda selama tujuh jam ketika bandara Berlin menolak memberikan izin terbang terhadap pesawat mereka karena larangan terbang lewat tengah malam.

Bandara internasional di ibu kota Jerman itu tidak mengizinkan penerbangan antara tengah malam hingga pukul 05:00 waktu setempat karena suara bising dari pesawat. Namun, Bayern mengatakan pesawat mereka siap take-off beberapa menit sebelum tengah malam.

Juara Bundesliga itu harus menunggu hingga pukul 07:00 sebelum diizinkan take-off.

Baca juga: Menang di Berlin, Bayern Mantap di Puncak Klasemen

"Kami merasa dipermainkan," kata CEO Bayern Karl-Heinz Rummenigge seperti dikutip harian Bild.

"Mereka yang bertanggung jawab tidak tahu apa yang mereka telah lakukan terhadap tim kami."  

Klub Bavarian, yang akan menghadapi klub Mesir Al Ahli di babak semifinal Piala Dunia Antarklub, Senin (8/2), harus memainkan laga pada Jumat (5/2) petang waktu setempat melawan Hertha Berlin, setengah jam lebih awal dari jadwal semula, sehingga mereka memiliki waktu untuk terbang sebelum tengah malam.

"Setelah malam, kru pesawat juga harus berganti sehingga pesawat itu harus berhenti di Muenchen. Pesawat terbang menuju Doha pada 09:15," ungkap Bayern dalam pernyataan resmi mereka.

Kementerian Infrastruktur dan Perencanaan Negara Bagian Brandenburg, tempat bandara itu berada, menyatakan, "Permintaan izin terbang untuk
penerbangan QR7402 diterima pada tengah malam, pada 00:03 kepada menara kontrol penerbangan udara Jerman (DFS). DFS kemudian mengikuti larangan terbang malam di bandara internasional Berlin untuk tidak memberikan izin tersebut."

"Permintaan diajukan kemudian untuk izin khusus takeoff sehingga membebaskannya dari larangan terbang malam tidak bisa diberikan. Izin khusus dalam kasus individu diberikan ketika ada kepentingan umum yang mendesak bagi penerbangan itu agar dijalankan atau penerbangan tersebut diperlukan untuk melindungi keamanan dan ketertiban publik," lanjut kementerian tersebut. (Ant/OL-1)