Problem DPT karena Data Kependudukan belum Rapi

DAFTAR Pemilih Tetap (DPT) masih jadi masalah pada hampir setiap gelaran Pemilu dan Pilkada. Tidak terkecuali, pada Pilgub DKI Jakarta pada 15 Februari 2017 lalu.

Menurut Ketua KPU DKI Sumarno, akar masalahnya ada pada data kependudukan yang masih bermasalah dan tidak akurat. "Makanya DPT kita bermasalah. Perlu pembenahan dalam administrasi kependudukan," kata Sumarno di kantor KPU DKI, Salemba, Jakarta, Senin (20/2).

Dia memahami permasalahan data kependudukan di DKI tergolong rumit. Sumarno mencontohkan, banyak warga yang sudah pindah tempat tinggal di luar DKI, tapi masih terdata dalam DPT DKI. Ada juga yang lama tinggal di luar negeri, tetapi saat pemilihan balik ke Indonesia.

"Kan secara administratif masih diakui warga DKI," ucap Sumarno.

Menurutnya, hal-hal seperti itu mesti segera dibereskan. KPU DKI pun segera membahas masalah data kependudukan ini dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Selain masalah data kependudukan yang masih berantakan, akses pemutakhiran data DPT juga masih jadi kendala. Seringkali, petugas yang menjaring data pemilih selit menemui warga, utamanya di perumahan mewah maupun apartemen.

Selain penghuninya sibuk, pengelolanya juga tak jarang mempersulit. Bisa dengan menutup akses, atau tidak kooperatif saat dimintai bantuan petugas. Buntutnya, pemilih 'dadakan' membludak saat hari pencoblosan.

"Sekarang saya mengira penghuni di situ menyadari. Kalau mau memilih, konsekuensinya harus didata," ucap Sumarno. (MTVN/X-12)