Alasan Presiden Prabowo Putuskan Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza Besutan Trump

PEMERINTAH Indonesia resmi menyatakan bergabung ke dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Penandatanganan piagam dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di sela perhelatan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Langkah strategis ini menempatkan Indonesia dalam satu barisan dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Pakistan, dan Uni Emirat Arab (UEA). Dewan ini dirancang sebagai badan internasional yang akan mengawasi administrasi teknokratis, stabilisasi keamanan, serta rekonstruksi besar-besaran di Gaza pascakonflik.

Misi Kemanusiaan dan Pengaruh dari Dalam

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa partisipasi Indonesia bertujuan untuk memastikan suara Palestina tetap terjaga dalam proses perdamaian. "Keanggotaan Indonesia di dalam BoP tujuannya adalah untuk mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, dan memperluas akses bantuan kemanusiaan," ujar Juru Bicara Kemlu RI dalam keterangan resminya.

Baca juga : Presiden Prabowo Dipuji Donald Trump di Momen Board of Peace

Pakar diplomasi menilai langkah ini sebagai upaya pragmatis Indonesia untuk memberikan pengaruh dari dalam sistem. Dengan berada di meja perundingan yang dipimpin AS, Indonesia memiliki peluang untuk menyuntikkan perspektif Global South dan memastikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina tidak terabaikan.

Berlandaskan Resolusi PBB

Dewan Perdamaian ini diklaim merujuk pada Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza yang didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Badan ini akan berfungsi sebagai pemerintahan transisi yang bertujuan mengonsolidasikan gencatan senjata permanen dan membangun kembali infrastruktur vital di Gaza yang hancur total.

Meskipun inisiatif ini dipimpin oleh Trump dan tokoh-tokoh seperti Jared Kushner, Indonesia menekankan bahwa keterlibatan ini tetap dalam koridor politik luar negeri bebas aktif. Pemerintah juga menepis kekhawatiran mengenai biaya keanggotaan permanen, dengan menyatakan bahwa fokus saat ini adalah pada misi transisi kemanusiaan yang mendesak.

Kehadiran Presiden Prabowo di Davos sekaligus menegaskan peran aktif Indonesia sebagai middle power yang berupaya menjembatani kepentingan internasional demi stabilitas di Timur Tengah. (H-3)