Prabowo Bentuk Komite Percepatan Pembangunan Papua

PRESIDEN Prabowo Subianto membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Komite tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden 110/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, pembentukan komite itu sesuai dengan apa yang ada di dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

"Ada yang disebut dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, di situ kemudian juga mengamanatkan, untuk membantu badan ini, maka dibentuklah yang namanya Komite Eksekutif," tuturnya kepada pewarta di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/10).

Baca juga : Prabowo Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

"Yang hari ini dilantik oleh Bapak Presiden adalah Ketua dan anggota dari Komite Eksekutif tersebut yang akan membantu kerja dari Badan-Badan Pengarah yang diketuai oleh Wakil Presiden," tambah Prasetyo. 

Adapun orang-orang yang dilantik ke dalam Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua itu ialah Velix Wanggai sebagai ketua; John Wempi Wetipo; Ignatius Yoko Triyono; Paulus Waterpauw; Ribka Haluk; Ali Hamdan Bogra; Gracia Josaphat Jobel Mambrasar; Yani; John Gluba Gepze; dan Johnson Estrella Sihasale. 

Seusai dilantik, Velix Wanggai menyampaikan, dalam jangka pendek, komite akan melakukan konsolidasi kebijakan, strategi, program, anggaran, dan regulasi. Menurutnya itu menjadi penting lantaran saat ini Tanah Papua telah terbagi menjadi enam provinsi.

Baca juga : Pengamat: Prabowo Perlu Pertimbangan Matang Tugaskan Gibran di Papua

"Tentu kami harapkan bahwa semua kebijakan dari pemerintah ini, dari Bapak Presiden harus menghadirkan rasa trust, rasa kepercayaan. Bahwa negara hadir untuk menyentuh saudara-saudara kita di pantai-pantai, di pegunungan, di pedalaman, di rawa-rawa dan sebagainya. Sehingga semua merasakan kehadiran negara," terang dia.

Sementara itu Gubernur Provinsi Papua Mathius Fakhiri, yang juga baru dilantik menyatakan, keberadaan komite tersebut diharapkan mampu mendukung dan mendorong pembangunan di Tanah Papua. Dia juga memastikan agar bekerja sama dengan komite agar upaya-upaya pembangunan di Tanah Papua dapat berjalan dengan optimal. 

"Kami akan melakukan langkah-langkah koordinasi, koordinatif tentunya lewat komite yang tadi sudah dibentuk Presiden dan juga kepada menteri-nenteri terkait, kami akan menghadap, meminta arahan untuk bagaimana bisa melakukan akselerasi percepatan pembangunan untuk Papua," jelasnya. (P-4)