Komunikasi Publik Jadi Tantangan Enam Bulan Pemerintahan Prabowo

GELOMBANG unjuk rasa menolak revisi UU TNI beberapa waktu lalu menyuarakan kekhawatiran terhadap kembalinya Dwifungsi seperti masa Orde Baru. Disusul teror pengiriman paket kepala babi dan bangkai tikus ke kantor redaksi Tempo memantik keprihatian banyak pihak.

Di tengah lemahnya aspek komunikasi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, komentar yang dilontarkan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi membuat suasana semakin tidak kondusif.

Di tengah polemik terkait kinerja komunikasi pemerintah, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjadi juru bicara presiden Temuan riset Indonesia Social Insight (IDSIGHT), publik menilai negatif kinerja Hasan Nasbi hingga mencapai 75,3 persen.

Baca juga : 6 Bulan Pemerintahan Prabowo, Kepuasan Publik Masih Tinggi di Tengah Tantangan Ekonomi

Direktur Komunikasi IDSIGHT Johan Santosa mengungkapkan, nama-nama lain yang mendapat penilaian negatif dalam periode enam bulan pemerintahan Prabowo tidak jauh berbeda dari sebelumnya, seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (71,6 persen), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (67,2 persen), dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi (60,8 persen).

“Dalam evaluasi kinerja enam bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, aspek komunikasi publik dan kontroversi para menteri menjadi catatan yang perlu dilakukan perbaikan," ungkapnya lewat keterangan yang diterima, Sabtu (26/4).

Ketika diwawancarai tujuh pemimpin redaksi media massa di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, 6 April 2025 lalu, Presiden Prabowo pun mengakui persoalan komunikasi itu. Menurut Prabowo, itu salah satunya terjadi karena beragamnya latar belakang para pejabat yang baru bergabung di pemerintahan. Tidak semua pejabat juga sudah terbiasa dengan pola komunikasi publik.

Baca juga : Survei LSI: 41,6% Publik Menilai Penegakan Hukum Pemerintahan Prabowo-Gibran Berjalan Baik

"Hal itu sekaligus menepis pandangan bahwa Prabowo anti-kritik dan bakal membungkam media,” tandas Johan.

Selain itu, lanjutnya, Prabowo juga berkali-kali menekankan perlunya menyampaikan secara tepat kepada publik terkait program prioritas dan apa-apa yang telah dicapai pemerintah. “Dalam gebrakan awal pemerintahan, Prabowo meluncurkan program-program unggulan seperti makan bergizi gratis (MBG) dan cek kesehatan gratis (CKG), serta kebijakan efisiensi anggaran,” jelas Johan.

Program unggulan lainnya yang perlu disosialisasikan lebih masif adalah pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih dan pembangunan 3 juta rumah. “Citra koperasi perlu diangkat kembali dan pemerintah perlu belajar dari pengalaman KUD (koperasi unit desa) dan BUMDES (badan usaha milik desa) sebelumnya,” terang Johan.

Baca juga : Survei: 79,3% Masyarakat Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo

Pembentukan koperasi desa menjadi tugas Menkop Budi Arie dan Mendes Yandri Susanto, serta dibantu menteri lain seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Program 3 juta rumah ditangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

“Figur-figur tersebut juga dinilai kontroversial, karena itu menjadi perhatian agar tidak terlalu berdampak pada kebijakan yang dijalankan,” lanjut Johan.

Maruarar dinilai negatif 64,1 persen dan Trenggono 50,3 persen, selain itu ada pula Menteri HAM Natalius Pigai (55,1 persen). Nama-nama lain yang mendapat penilaian negatif adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini (57,7 persen), Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (52,8 persen), dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (47,5 persen). 

Baca juga : Utusan Presiden Prabowo Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus

Pemerintah lantas memutuskan mempercepat jadwal pengangkatan CPNS setelah muncul keresahan para pendaftar. “Menjadi pegawai negeri atau ASN masih menjadi pilihan bagi banyak orang, apalagi di tengah sulitnya mencari pekerjaan dan maraknya PHK,” pungkas Johan. 

Riset itu hasil analisis terhadap tanggapan pengguna media sosial pada akun-akun resmi milik menteri/kepala badan atau akun kementerian/badan. Konten mencakup postingan pada platform Instagram, X/Twitter, Facebook Page, dan Tiktok selama rentang waktu 6-15 April 2025.

Menurut laporan Data Digital Indonesia 2024, keempat platform media sosial tersebut paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Dengan karakteristik pengguna tiap platform berbeda-beda, kombinasinya diharapkan bisa menghasilkan gambaran yang lebih objektif. (I-1)