Tunda Ikut Retret Kepala Daerah, Masinton Pasaribu Patuh Arahan Megawati

BUPATI Tapanuli Tengah sekaligus politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, menunda ikut kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Alasan penundaan karena dia patuh pada instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Mohon izin, sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati Sukarnoputri," kata Masinton kepada Metrotvnews.com melalui keterangan tertulis, Jumat (21/2).

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri geram terhadap penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia langsung menerbitkan surat instruksi yang ditujukan kepada seluruh kader PDIP yang baru dilantik sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Baca juga : Respons Penahanan Hasto, Megawati Instruksikan Kepala Daerah dari PDIP Tunda Retret di Magelang

Berdasarkan Pasal 28 Ayat 1 AD-ART PDIP, Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program, dan kinerja partai, seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. Ada dua poin instruksi yang dikeluarkan Megawati kepada para 'petugas partainya'.

Dalam salah satu poinnya, Megawati melarang kepala daerah dan wakil kepala daerah mengikuti retret di Magelang. Retret bersama Presiden Prabowo Subianto itu dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," ujar Megawati dilansir dalam surat instruksinya pada Jumat, 21 Februari 2025.

Baca juga : Penundaan Retret Kepala Daerah dari PDIP akan Perburuk Hubungan Megawati-Prabowo

Para kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta tetap menjaga komunikasi sembari menunggu instruksi lebih lanjut dari Megawati selaku Ketua Umum PDIP.

"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," ujar dia.

Surat instruksi ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Kamis, 20 Februari 2025. Tepatnya, tak lama setelah Hasto resmi menjadi tahanan KPK. (Fah/P-2)