Ditjen Politik dan PUM Gelar Komunikasi Sosial dan Pembahasan Isu Strategis Ormas di Sentul

DIREKTORAT Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, melalui Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, menyelenggarakan kegiatan Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dan Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang Organisasi Kemasyarakatan di Hotel Asyana Sentul, Kabupaten Bogor, Jumat (8/10).

Kegiatan ini dihadiri sekitar 100 peserta yang terdiri dari pimpinan dan staf Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Ditjen Politik dan PUM, serta perwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas).

Baca juga : Lapan Perkirakan Awal Ramadan Bersama pada 13 April

Forum ini dibuka oleh Plh Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Abdul Gafur, yang mewakili Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan PUM Kemendagri RI/Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa. 

Baca juga : Kemenag Terima Hibah 100 Ton Kurma dari Pemerintah Arab Saudi

Dalam sambutannya, Abdul Gafur menekankan pentingnya keterlibatan Ormas dalam bertransformasi menghadapi tantangan masa depan. 

“Forum ini melibatkan sekretariat Tim Terpadu beserta beberapa Ormas seperti Seknas FITRA, Yayasan Indonesia Cerah, dan Yayasan Fahmina, dengan tujuan memperkuat kemampuan Ormas untuk bertransformasi di tengah tantangan perubahan zaman,” ujarnya.

Baca juga : Muncul FPI Baru, PKS: Konstitusi Menjamin Kebebasan Berserikat

Acara ini menghadirkan berbagai narasumber yang memberikan perspektif beragam. Edang Kendana, Widyaiswara Ahli Madya dari BPSDM Kemendagri, membawakan materi tentang “Pengukuran dan Peningkatan Kapasitas SDM.” 

Selain itu, perwakilan dari Yayasan Indonesia Cerah, Seknas FITRA, Yayasan Fahmina, serta Julia dari Program Yayasan The Habibie Center turut berbagi pandangan, di antaranya mengenai “Peta Jalan Transisi Energi di Indonesia.” Kegiatan ini juga melibatkan Yayasan Bani Abdurahman Wahid.

Baca juga : Kapolda Metro Jaya Sebut Ada Ormas yang Merobek Kebhinekaan

Melalui diskusi dan pandangan yang diperoleh dalam forum ini, Ditjen Politik dan PUM berharap dapat merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mendukung peran Ormas dalam membangun masyarakat inklusif dan tangguh. 

“Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan sinergi yang efektif antara pemerintah dan Ormas di Indonesia,” tambah Abdul Gafur. 

Forum ini juga menjadi sarana untuk mendapatkan masukan terkait perubahan-perubahan dalam bidang Organisasi Kemasyarakatan. (J-3)