Transisi Pemerintahan Diharapkan Percepat Kedaulatan Sektor Strategis

JARINGAN Kemandirian (JAMAN) mengungkapkan dukungan terhadap visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang sejalan dengan perjuangan JAMAN dalam mengedepankan kemandirian nasional dan kedaulatan di berbagai sektor strategis.

Ketua Umum JAMAN, Iwan Dwi Laksono, menegaskan bahwa visi besar Prabowo-Gibran mengenai kedaulatan pangan, energi, maritim, industri, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sejalan dengan ‘Pancalogi Kedaulatan’ yang selama ini menjadi pijakan utama organisasi tersebut.

"Kesamaan visi dan misi ini memberikan harapan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran akan mampu membawa Indonesia menuju target 'Indonesia Emas 2045'. Namun, implementasi dari visi tersebut sangat penting," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (20/9).

Baca juga : Kabinet Gemuk Bikin Pemerintahan Prabowo Lamban Gerak

Iwan menambahkan bahwa komitmen terhadap agenda kemandirian nasional harus diwujudkan melalui langkah-langkah konkret dan kebijakan yang terarah. JAMAN siap berperan aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran, serta memastikan kebijakan yang diambil mendukung kemandirian dan kedaulatan nasional.

Sebagai ormas yang berkomitmen terhadap kemandirian, JAMAN percaya bahwa kerjasama erat dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, akan membantu mencapai visi besar menuju 'Indonesia Emas 2045'. "Kami akan menjadi mitra strategis bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mewujudkan kemandirian di berbagai sektor," tuturnya.

Iwan menekankan pentingnya menyelesaikan isu-isu kedaulatan, seperti ketergantungan Indonesia pada impor pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Indonesia mengimpor sekitar 2,7 juta ton beras, dengan luas lahan sawah terus berkurang menjadi 7,4 juta hektar pada 2024.

Baca juga : Presiden Minta Jangan Ada gejolak Hingga Prabowo-Gibran Dilantik

Di sektor kedaulatan energi, Kementerian ESDM melaporkan bahwa konsumsi energi primer Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil, sementara potensi energi terbarukan, seperti tenaga surya, belum dimanfaatkan secara optimal.

Selain itu, dalam konteks kedaulatan maritim, Indonesia kehilangan sekitar Rp 30 triliun per tahun akibat illegal fishing oleh kapal asing. Infrastruktur pelabuhan juga masih tertinggal, dengan peringkat konektivitas pelabuhan yang rendah di kawasan ASEAN.

Di sektor industri, ketergantungan pada impor bahan baku mencapai 50%, sementara dalam kedaulatan iptek, kontribusi riset dan pengembangan terhadap PDB Indonesia masih sangat rendah, hanya sekitar 0,28% pada 2023.

"JAMAN berkomitmen untuk bersama pemerintah mengatasi tantangan ini secara bertahap," pungkas Iwan, menegaskan tekad organisasi untuk berkontribusi dalam mencapai kemandirian dan kedaulatan bangsa.