NEWSTICKER

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T

Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden

Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T

Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid

Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Kaesang Minta Saran ke KPK Soal Tudingan Gratifikasi

Yakub Pratama Wijayaatmaja

17/9/2024 12:25

Kaesang Minta Saran ke KPK Soal Tudingan Gratifikasi — Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menjawab pertanyaan jurnalis saat keluar dari Gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Selasa (17/9/2024).(MI/Susanto)

KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Selasa (17/9).

Kaesang mengaku ingin meminta saran dan nasehat terkait tundingan kepada dirinya. Pasalnya, beredar di media sosial Kaesang Pangarep dan Erina Gudono sedang plesiran ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi jenis Gulfstream G650 dengan nomor penerbangan N588SE.

“Saya minta arahan dan nasihat dari KPK,” ujarnya.

Baca juga : Kaesang Sambangi KPK Terkait Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi

Kaesang mengatakan, kedatangannya ke KPK merupakan inisiatif pribadi. Sehingga bukan atas panggilan ataupun undangan dari lembaga antirasuah.

“Kedatangan saya hari ini ke KPK adalah karena inisiatif pribadi sebagai warga negara yang baik, bukan karena panggilan/undangan tertulis dari KPK walaupun saya bukan pejabat/penyelenggara negara,” katanya.

Soal kedatangan ke KPK, dia mengungkapkan, ingin menyampaikan informasi ihwal keberangkatannya ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi.

“Saya menyampaikan informasi mengenai perjalanan saya ke AS yang menumpang atau nebeng temen saya,” terangnya. (P-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akmal

Berita Lainnya

Sindir KPK soal Tahanan Istimewa, MAKI: Jangan Main-Main dengan Perasaan Rakyat
24/3/2026 21:05
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengirim spanduk sindiran ke KPK terkait pengalihan tahanan Yaqut Cholil Qoumas. Desak KPK tidak lakukan blunder diskriminatif.
Pengamat: Status Tahanan Rumah Gus Yaqut Gerus Kepercayaan Publik kepada KPK
24/3/2026 19:11
Pengamat mengkritik kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat memberikan status tahanan rumah kepada mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas
DPR Desak KPK Transparan soal Polemik Status Tahanan Yaqut Cholil Qoumas
24/3/2026 18:50
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan penjelasan mendetail terkait polemik peralihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas.
Pengamat: Tahanan Rumah Yaqut Hak Istimewa yang belum Pernah Terjadi dalam Sejarah KPK
24/3/2026 18:30
Langkah KPK terkait pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah menjelang Idul Fitri 2026 mencederai kepercayaan publik.
Kronologi Kasus Yaqut Cholil Qoumas Tahanan Rumah
24/3/2026 16:46
Simak kronologi lengkap mantan menteri agamaYaqut Cholil Qoumas tahanan rumah saat Lebaran 2026 sebelum akhirnya dikembalikan ke Rutan KPK
Polemik Yaqut Cholil Qoumas Tahanan Rumah, DPR Desak KPK Beri Penjelasan
24/3/2026 16:15
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan penjelasan soal status mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tahanan rumah
Audit Gratifikasi dan Penyelewengan Jabatan ASN di Tangsel Diperketat untuk Cegah Korupsi
14/3/2026 22:56
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperketat pengawasan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menangkal praktik gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan.
KPK Ingatkan Pejabat Tolak Gratifikasi Lebaran 2026, 32 Orang Sudah Lapor
13/3/2026 15:24
KPK terbitkan SE larangan gratifikasi Lebaran 2026 bagi ASN dan pejabat. Tercatat 32 laporan masuk senilai Rp13,6 juta. Simak aturan lengkapnya di sini.
Dugaan Gratifikasi, Massa Aksi Minta KPK Periksa Pejabat Kementerian
23/2/2026 16:52
Penggunaan fasilitas mewah dari pihak swasta merupakan indikasi kuat adanya gratifikasi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Lapor Jet Pribadi OSO Sebelum 30 Hari, Menag Nasaruddin Umar Bebas Sanksi Pidana
23/2/2026 14:57
KPK nyatakan Menag Nasaruddin Umar bebas sanksi pidana jet pribadi OSO karena melapor sebelum 30 hari. Simak penjelasan hukum Pasal 12C UU Tipikor di sini.
KPK Telaah Laporan Penanganan Tenaga Kerja Asing
20/2/2026 11:12
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah mendalami laporan dugaan gratifikasi terkait penanganan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Singapura berinisial TCL.
Rita Widyasari Diduga Gunakan Tiga Perusahaan untuk Terima Gratifikasi
19/2/2026 17:44
Mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari (RW), diduga menerima aliran dana melalui tiga perusahaan

LOAD MORE

Opini

Menata Bandul Hubungan Pusat-Daerah
24/3/2026 05:15
Dari Spirit Idul Fitri ke Transformasi Sosial Ekonomi
24/3/2026 05:10
Menimbang Keadilan dalam Karat: Apakah Nisab Zakat 14 Karat Lebih Relevan?
24/3/2026 05:05

LOAD MORE

Kolom Pakar

Menyiapkan Kebijakan Mitigasi Risiko Perang Iran Vs Israel
23/3/2026 05:05
Di antara Api Perang dan Ketahanan Ekonomi
16/3/2026 05:05
UKMPPD, Penjaga Mutu atau Penghalang Gelar Dokter?
09/3/2026 05:05

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved