JK akan Menjadi Saksi Meringankan Karen Agustiawan di Persidangan LNG

Pertimbangan Vonis Hukum Terhadap Tom Lembong Keliru dan Dapat Dibatalkan

Menurut asas hukum pidana, meskipun unsur kesengajaan tidak dirumuskan secara tegas dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

KPK Usulkan Kenaikan Gaji Kepala Daerah untuk Cegah Praktik Korupsi

SEKRETARIS Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Hardianto Harefa menilai upah sebagian kepala daerah masih terlalu kecil.

Singgung Kinerja KPK, Mantan Wakapolri Usul Penyidikan Korupsi Balik ke Polisi

Eks Wakapolri Oegroseno, menyarankan agar penyidikan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dikembalikan kepada Polri.

Kejagung Dinilai Gunakan Pasal Keranjang Sampah Usut Korupsi Kredit Sritex

Kejagung dinilai menggunakan pasal keranjang sampah dalam pengusutan kasus dugaan korupsi terkait pemberian kredit oleh Bank DKI Jakarta dan BJB pada Sritex

Kejagung Kukuh Kasus Pagar Laut Tangerang Mesti Ditangani dengan Tipikor

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan, sejak berkas perkara dikembalikan, penyidik Bareskrim belum mengirimkan perbaikan sesuai catatan JPU.

Jadi Dasar Hukum, Kubu Tom Lembong Tagih Salinan Audit BPKP

TERSANGKA kasus impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, menagih salinan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjadi dasar dari proses hukum

Gerakan Nasional Cinta Masjid Diluncurkan, Kalla Ajak Umat Sedekah Kecil Tapi Berdampak Besar

Selama 6 tahun berturut-turut Indonesia juga dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Data Baznas menyatakan, 62% masyarakat lebih memilih bersedekah melalui masjid.

Polemik 4 Pulau Aceh harus Jadi Pembelajaran dalam Mengambil Kebijakan

Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.

JK: Polemik 4 Pulau Jadi Pelajaran Penting bagi Pemerintah Mengambil Kebijakan

Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh

JK: 4 Pulau yang Disengketakan Milik Aceh, Sesuai UU Nomor 24 Tahun 1956

JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.

Menkum Sebut Bola Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut di Kemendagri

JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.

JK Tegaskan Penetapan 4 Pulau Aceh untuk Sumut Cacat Formil, Ini Alasannya

Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.

Algoritma dalam Perspektif Budaya dan Proses Pembelajarannya

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia