Evaluasi Pemilu belum Sentuh Pokok Persoalan

KPU Riau Gelar Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual

Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. 

KPU dan DPR Belum Pastikan Waktu Pembahasan RUU Pemilu-Pilkada Pascaputusan MK

Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.

KPU Masih Pertimbangkan Penggunaan e-Voting pada Pemilu Mendatang

Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.

Komisi II DPR Tekankan Pentingnya Netralitas ASN Jelang PSU dan Pilkada Ulang

Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut. 

Respons Putusan MK, KPU RI akan Lakukan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.

Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Jadi Solusi Salah Satu Masalah Krusial

KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.

Tunjangan Fantastis DPR

Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.

Pemilu Daerah: Membangkitkan Batang Tarandam

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.

Presiden Setuju RUU Haji dan Umroh Disahkan menjadi UU

MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.

Ini Respons Dasco Soal Demo Ricuh di Depan Gedung DPR

WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.

Formappi Desak DPR Bijak Merespons Aspirasi Pendemo

Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.

Jerome Polin Kritik Tunjangan Beras DPR: Rp12 Juta Bisa untuk 1 Ton, Cukup Makan 1 Kampung

Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.

Menolak Desukarnoisasi Tahap Tiga

Serakahnomics dan Kembali ke Jalan Konstitusi Ekonomi

3 Juta Rumah, BUMN Perumahan, dan Peran Pengembang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia