Muhammadiyah Sarankan Pembebasan Pilot Susi Air Dilakukan Non-Militer

MENTERI Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyambangi kantor PP Muhammadiyah, Rabu malam (28/2).

Kedatangan Menko Polhukam itu bertujuan untuk membahas terkait kondisi nasional sekaligus meminta wejangan terkait pendekatan apa yang baiknya digunakan untuk membebaskan pilot Susi Air yang tersandera di Papua, Phillips Mark Marthens.

Pertemuan antara Menko Polhukam dan para petinggi PP Muhammadiyah itu berlangsung tertutup. Hadi hanya menyampaikan ia meminta arahan dan wejangan dari para tokoh agama untuk membebaskan pilot Phillips.

Baca juga : PP Muhammadiyah Dukung Rencana Pelibatan Tokoh Agama untuk Bebaskan Pilot Susi Air

Sebelumnya, Menko Polhukam juga telah menemui beberapa tokoh dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Hadi berharap beberapa pertemuan dengan para tokoh agama itu bisa menjadi Solusi untuk membebaskan pilot Phillips yang sudah disandera KKB Papua selama setahun.

“Iya, memang mereka juga ingin membantu terutama dengan pendekatan gereja. Yang bisa membantu supaya pilot Philips bisa segera dibebaskan. Tetapi baru tingkat pembicaraan saja. Mudah-mudahan dari situ mereka bisa melakukan tindakan koordinasi di lapangan. Saya kira di sana kita tidak menyebut menyandera. Tetapi masih bersama dengan masyarakat di sana,” ujar Hadi kepada awak media di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP Muhammadiyah Abdul Muti turut membenarkan bahwa Menko Polhukam baru saja meminta pendapat terkait solusi dari persoalan pilot Phillips. Abdul menyampaikan pihak Muhammadiyah hanya bisa memberi saran agar pendekatan yang digunakan tidak menggunakan pendekatan militeristik. Ia berharap pendekatan yang digunakan lebih persuasif yang melibatkan tokoh agama.

“Kami berharap semua pendekatan yang peacefull, damai, tidak mengedepankan pendekatan militer, saya kira bisa diterima oleh masyarakat papua. Memang kompleksitas masalah Papua perlu dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan,” kata Abdul.

“Sejauh ini, kami belum memiliki agenda untuk membahas lebih lanjut. Tetapi beliau menyebut bahwa kelompok agama atau organisasi agama yang beliau sebut adalah gereja. Saya kira teman-teman dari kalangan kristiani atau katolik lebih memiliki akses masalah Papua. Karena secara populasi masyarakat papua mayoritas beragama Kristen dan Katolik,” tandasnya. (Dis)