Anies Sebut Investasi TI Harus Utamakan Swasta dan BUMN

CALON Presiden (Capres) Anies Baswedan mengatakan investasi di sektor teknologi informasi (TI) harus mengutamakan sektor swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jika kelak terpilih sebagai presiden.

Menurut Anies, langkah tersebut merupakan cara strategis untuk membangun kedaulatan manufaktur teknologi dan informasi di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor ponsel pintar mencapai angka yang besar, yakni Rp30 triliun.

Baca juga : Anies Tegaskan Debat Penting untuk Sampaikan Gagasan dan Kebijakan

"Kami akan memanggil pelaku yang selama ini terlibat dalam investasi di sektor TI. Kami akan berikan semua kebutuhan mereka, tetapi pelakunya hanya untuk swasta dan BUMN," ujar Anies dalam debat kelima Pilpres 2024 di Jakarta, Minggu (4/2).

Anies menegaskan semua kebutuhan yang diperlukan para pelaku usaha dan investor swasta maupun BUMN di sektor TI akan diberikan, baik perizinan maupun keleluasaan pajak.

Dengan demikian, gagasan membangun kedaulatan manufaktur teknologi dan informasi ke depannya akan dilakukan dengan pendekatan kolaboratif. Dalam hal ini negara merupakan regulator yang menyediakan ekosistem yang sehat.

Baca juga : Timnas Anies-Muhaimin Nilai Panas Debat Wajar Asal tak Berlarut

Di sisi lain, dia menuturkan pihaknya akan memprioritaskan investasi yang masuk dalam bentuk investasi padat karya yang didukung dengan perbaikan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.

"Ini akan memberikan lowongan kerja bagi masyarakat lokal. Ada tiga aspek fundamental, yakni akses, kecepatan, dan keamanan yang menjadi prioritas," ucap dia.

Selain berkolaborasi dengan investor maupun pelaku usaha, Anies menyebutkan kolaborasi juga dengan mendatangkan pakar untuk melakukan alih teknologi bersama guna meningkatkan kualitas manusia dan inovasi di sektor teknologi dan informasi.

Baca juga : 'Mas Anies...Mas Anies'

Debat pamungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat yang mempertemukan ketiga capres itu bertema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada 11-13 Februari, dan hari-H pemungutan suara pada 14 Februari 2024. (Ant/Z-1)

Baca juga : Koalisi Perubahan Yakini Kemampuan Debat Anies Baswedan