Food Estate Disebut Program Gagal, Istana: Dievaluasi Terus

PROGRAM Food Estate atau Lumbung Pangan yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi isu yang disebut dalam debat calon wakil presiden (cawapres), kemarin (21/1). Cawapres Nomor Urut 3 Mahfud MD menyampaikan food estate sebagai program gagal.

Dari pihak istana, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan lumbung pangan dibuat untuk merespons krisis pangan. Ia mengakui perlu ada evaluasi terhadap program itu.

"Kebijakan food estate itu kan untuk merespons situasi yang kita hadapi ya. Kita tahu bahwa situasi perekonomian dunia saat ini tidak baik-baik saja. Ada yang kita sebut krisis pangan," ujar Ari di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/1).

Baca juga: Mahfud MD Soroti Penggunaan Poly Bag dalam Food Estate Gunung Mas

Krisi iklim, ujarnya, berdampak pada banyak negara sehingga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu, harga kebutuhan pangan melambung.

Untuk merespons itu, Ari mengatakan harus ada terobosan yang skalanya tidak bisa skala kecil salah satunya melalui Lumbung Pangan.

"Tujuannya adalah menghasilkan produksi yang bisa memenuhi cadangan pangan pemerintah sehingga kemampuan kita untuk mandiri dari sisi pangan itu bisa tercukupi, tidak perlu impor, " terang Ari.

Dalam implementasi Lumbung Pangan, Ari mengakui perlu ada evaluasi. Termasuk, ujar dia, penyempurnaan.

Baca juga: Disinggung Cak Imin, Food Estate Ikut Trending di X

"Iya dievaluasi terus karena tentu implementasinya ada beberapa hal yang sifatnya kompleks yang perlu dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan," ucap Ari.

Mengutip laman Kementerian Sekretariat Negara, Program Lumbung Pangan merupakan merupakan program pemerintah yang memiliki konsep pengembangan pangan yang mana itu dilakukan terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan. Program kebijakan tersebut menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

Program Lumbung Pangan dikembangkan di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Presiden Jokowi sebelumnya sempat mengakui program itu ada yang berhasil, setengah berhasil, dan yang belum berhasil. Oleh karena itu, ia sepakat perlu evaluasi, koreksi, dan perbaikan. Hal itu disampaikan presiden beberapa waktu lalu, merespons kritik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bahwa food estate program yang gagal serta menimbulkan kerusakan lingkungan.

(Z-9)