KSP Sebut Bupati Nduga Sudah Berdialog dengan KKB untuk Bebaskan Pilot Susi Air

PEMERINTAH mendorong proses pembebasan sandera pilot Susi Air di Nduga, Papua, melalui komunikasi para tokoh adat dan pemerintah daerah. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Theofransus Litaay mengatakan keselamatan sandera menjadi prioritas utama Pemerintah.

"Pemerintah pada dasarnya terus mendorong agar pembebasan Pilot Susi Air Pak Philips Marten ini dapat terjadi, dapat diwujudkan. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan negosiasi, melakukan dialog, komunikasi dengan kelompok yang menyandera beliau. Ujung tombaknya adalah pemerintah daerah," ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (4/1).

Menurutnya Bupati Nduga Edison Gwijangge adalah seorang tokoh adat yang dihormati oleh warga setempat. Oleh sebab itu, ia dianggap dapat menjadi inisiator dialog dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Baca juga: Kapolri: Ada 199 Aksi KKB di Papua dan 146 Korban Sepanjang 2023

"Mengapa pemda? Karena bupati kebetulan adalah seorang tokoh adat yang juga dihormati oleh warga setempat. Sehingga beliau memiliki suatu kewibawaan untuk dapat berdialog berbicara dengan kelompok-kelompok ini," terang Theofransus.

Menurutnya Bupati Nduga sudah bisa berkomunikasi dengan kelompok yang menyandera Kapten Philips. Meskipun itu kemajuan yang kecil, ujar Theofransus, tetapi perlu disyukuri.

Baca juga: Prajurit TNI yang Ditembak KKB Papua Berasal dari Batalyon Yonif 133/YS Padang

"Kita perlu untuk mensyukuri kemajuan walaupun mungkin kadang-kadang dirasakan kecil, tapi ada kemajuan ada progress ada perkembangan yang baik," ucapnya.

Pemerintah, sambungnya, berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama, ada hasil baik dari dialog tersebut. Selain itu, Theofransus menjelaskan bahwa kehadiran aparat keamanan tetap dibutuhkan sebagai upaya pembebasan Pilot Susi Air Kapten Phillips. "Tentu mereka sudah siap selalu stand by siaga dan kehadiran mereka tentunya akan mendukung proses yang sedang berlangsung," terangnya.

Meskipun demikian, menurutnya ujung tombak negosiasi yang dilakukan untuk membebaskan Kapten Phillips tetap pemerintah daerah. Bagi pemerintah, keselamatan sandera yang utama. "Tetapi ujung tombaknya adalah pemerintah daerah. Jangan dilupakan bahwa bagi pemerintah Indonesia keselamatan dari sandera adalah nomor satu. Itu yang terpenting bagi pemerintah," tukasnya. (Z-3)