Kapolda Metro Jaya Tegaskan tak Pernah Bertemu SYL

KAPOLDA Metro Jaya Irjen Karyoto menjawab tudingan kubu Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri terkait pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dalam kasus pemerasan. Karyoto menegaskan bahwa dirinya tidak pernah bertemu dengan SYL.

"Saya jawab ya, saya tidak pernah bertemu dengan Yasin Limpo, Pak Dirkrimsus saksinya, saya tidak pernah bertemu dengan Yasin Limpo," kata Karyoto, Kamis (28/12).

Karyoto mengaku bahwa dirinya juga dituduh membocorkan informasi. Ia mengatakan, berbagai tuduhan yang dilayangkan kepadanya harus dibuktikan.

Baca juga: Aset Firli yang Tak Masuk LHKPN Diperoleh saat Pemerasan SYL

"Saya sekarang lagi marak dituduh katanya saya membocorkan informasi. Ya silakan saja dituduh. Kalau tuduhan ada, salah saya apa, bagaimana," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Baca juga: Sakti! Ini Alasan Polisi Belum Tahan Firli Meski Sudah Jadi Tersangka

Firli sendiri dijerat Pasal 12e atau Pasal 12B atau Pasal 11 UU 31/1999 yang telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP.

"Menetapkan Saudara FB (Firli Bahuri) selaku ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Kamis (23/11) dini hari.

Ade mengatakan, Firli diduga melakukan pemerasan, penerimaan gratifikasi dan penerimaan suap. Dugaan tindak pidana itu terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian.

"Berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai 2023," ujarnya. (Fik/Z-7)