Polri Luruskan Kabar Operasi Intelijen Asing Pemberi Dana untuk Pilpres

KEPALA Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Mohammad Fadil Imran meluruskan soal adanya operasi intelijen asing pemberi dana untuk koalisi capres dan cawapres tertentu di Pemilu 2024. Soal operasi itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Alhabsy.

"Sebenarnya saya tidak mengatakan, yang mengatakan itu beliau, tetapi beliau tidak mengutip secara detail, yang tertulis di sini adalah potensi kerawanan dari operasi intelijen negara asing," kata Fadil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 November 2023.

Fadil menjelaskan materi yang disampaikan rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR itu menyoroti soal berbagai bentuk potensi. Bentuknya berupa adanya operasi intelijen dari asing.

Baca juga : Pemilu 2024, Jaksa Agung Optimalkan Peran Intelijen

"Jadi belum tentu terjadi sama seperti di sini potensi kerawanan karena faktor geografis, belum terjadi, tapi semua itu kita antisipasi," jelas Fadil.

Ia menjelaskan kondisi geografis wilayah Indonesia yang diapit benua Asia dan Australia rentan dengan kepentingan asing. Mantan Kapolda Metro Jaya itu kembali menekankan tak ada pernyataannya soal aliran uang.

Baca juga : Narkopolitik, Praktik Gelap Aliran Dana Politik dari Jaringan Narkoba

"Tidak ada statement dari saya yang mengatakan bahwa ada uang asing yang mengalir kepada capres dan cawapres, terima kasih ya, tolong diluruskan ya," ucap Fadil.

Sebelumnya, Aboe mempertanyakan soal bentuk kegiatan operasi intelijen asing. Ia meminta Fadil menjelaskan bahwa ada dana yang masuk ke capres dan cawapres tertentu.

"Disampaikan adanya bentuk kegiatan operasi intelijen asing di Indonesia, antara lain memberikan dana secara klandestin terhadap koalisi bacapres dan bacawapres koalisi tertentu. Tolong digarisbawahi ini, mohon dijelaskan, ini sebuah ungkapan fakta bahwa ada capres-cawapres yang didanai oleh asing ataukah semua analisa mengenai potensi pendanaan asing, ada enggak?," ucap Aboe di Ruang Rapat Komisi III DPR. (MGN/Z-4)