Wapres Klaim Gangguan Keamanan Hanya Terjadi di Papua Pegunungan

PEMERINTAH mengklaim bahwa sejumlah kasus kekerasan bersenjata di Papua hanya terjadi di wilayah Papua Pegunungan. Sementara lima provinsi lainnya di Papua tidak mengalami gangguan keamanan.

Hal itu ditegaskan Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat ditanyai perihal kasus pembakaran pesawat Susi Air oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)-OPM di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, beberapa hari lalu.

“Kejadiannya di Papua Pegunungan. Jadi bukan seluruh Papua, karena ada enam provinsi. Di lima provinsi lain tidak masalah,” ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (10/2).

Baca juga: Bantah Aliran Duit ke OPM, Lukas Enembe: NKRI Harga Mati!

Menurut Ma’ruf, saat ini hanya wilayah Papua Pegunungan yang masih mengalami gangguan keamanan. Pihaknya pun meminta aparat keamanan untuk memburu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), yang dinilai bertanggung jawab atas gangguan keamanan di Papua.

“Saya minta perusuh ini dikejar dalam rangka penegakan hukum,” pungkas Ma'ruf.

Namun kenyataannya, berdasarkan catatan Media Indonesia, sepanjang 2022 terjadi kekerasan bersenjata yang melibatkan aparat TNI-Polri dan milisi TPNPB di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Lalu, di wilayah Maybrat, Papua Barat, kemudian Intan Jaya di Papua Tengah.

Tindak kekerasan juga terjadi di Puncak, Papua Tengah, kemudian Kepulauan Yapen di Papua, serta wilayah lain di Papua Pegunungan. Polda Papua mencatat sebanyak 90 kasus kejahatan KKB yang ditangani sepanjang 2022. 

Baca juga: Polri dan TNI Masih Cari Pilot Susi Air

Dari puluhan kasus tersebut, sebanyak 53 orang di antaranya meninggal dunia akibat ulah KKB, baik warga sipil, TNI, maupun Polri. Lebih lanjut, Ma’ruf meminta aparat keamanan untuk mengawal seluruh tempat strategis, seperti bandara, agar tidak mengalami gangguan operasional.

“Jangan sampai ketika pesawat datang kemudian dibakar, karena kurang pengawalan,” tegas dia.

Pemerintah dikatakannya terus melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua. Adapun pola pembangunan ini berdasarkan keinginan warga lokal. “Kita sudah mendapatkan dukungan dari tokoh adat dan agama,” sambungnya.(OL-11)