Komisi II Sepakat Penataan Dapil Tak Berubah

KETUA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia membeberkan bahwa pihaknya sudah rapat internal untuk membahas terkait penataan daerah pemilihan (dapil). 

Hal itu diungkapkan Doli dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI,  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Kemendagri, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Baca juga: Pemerintah Persiapkan Langkah Alternatif Isi Bangku Kosong Lukas

"Soal dapil, kami sudah rapat internal dan sepakat bahwa untuk dapil DPR RI dan DPRD Provinsi sikap kami adalah tidak ada perubahan sama dengan lampiran UU 7 Tahun 2017," papar Doli, dalam rapat, Rabu (11/1).

"Jadi kalaupun nanti didorong melakukan konsinyering itu sesuai konsinyering biasa karena memang kewenangan perubahan dapil tingkat kab dan kota ada di KPU RI," tambahnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang, menilai putusan perkara nomor 80/PUU-XX/2022 yang dimohonkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak ada unsur memerintahkan KPU untuk mengganti penataan dapil yang sudah ada. 

"Coba dibaca pak. Coba dibaca deh. Jadi tidak setiap keputusan harus dilakukan, bisa dilakukan bisa tidak. Kecuali diperintahkan," ungkapnya. 

Junimat menilai tidak ada perintah dari MK bahwa KPU harus menata dapil. 

"Ini tolong jangan bikin kerja-kerja baru. Pikirkan anggaran. Bapak anggarkan 100, Disetujui DIPA cuma 50. Mau jadi masalah ini pak?," tuturnya. 

"Jadi jangan bikin kerja-kerja baru pak. Pusing bapak nanti. Anggaran ora ono. Kita juga Komisi II kencang mendesak pemerintah. Tolong pak dipikirkan pak," tandasnya. (OL-6)