Legislator Ajak Anak Muda Terlibat dalam Dunia Politik dan Jangan Apatis

ANGGOTA DPR RI Intan Fauzi mengajak kalangan generasi muda untuk terlibat dalam perpolitikan dan bergabung dengan partai politik di Indonesia.

"Melalui parpol, kaum muda bisa berperan sebagai pengambil kebijakan," kata Intan saat berbicara pada acara Indonesia Millennial and Gen-Z Summit (IMGS) 2022 By IDN Times di Jakarta.

Dalam sesi Visionary Leaders yang diikuti kalangan milenial dan Gen Z, Intan menegaskan, dirinya sudah merasakan bagaimana melakukan perubahan dan berkontribusi untuk masyarakat melalui lembaga politik (legislatif).

"Lembaga legislatif bersama pemerintah membahas dan mengesahkan perundang-undangan. Uang negara yang dasarnya dari pajak rakyat, itu juga ketok palunya ada di Senayan (Gedung MPR/DPR RI)," jelas Intan dalam keterangannya.

Anggota Komisi VI DPR RI itu menyayangkan jika generasi muda makin apatis terhadap politik. Kata Itan, undang-undang menyatakan bahwa harus melalui partai politik untuk bisa duduk di legislatif.

Baca juga : Utamakan Politik Gagasan, KIB tidak Ingin Terjebak Figur Populer

Intan menegaskan, keterpilihan seseorang menjadi anggota legislatif tidak serta merta. Kerja-kerja politik secara intens juga sangat menentukan, khususnya kegiatan yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang akan memilihnya pada pemilihan umum nantinya.

"Siapa yang bisa lolos, itu memang betul-betul yang rajin turun ke masyarakat. Jadi, tidak melulu karena kekuatan logistik", ujarnya.

Intan mengaku merasa beruntung karena daerah pemilihannya, yakni Jawa Barat VI yang meliputi Depok dan Kota Bekasi, pemilihnya relatif melek media sosial. Dengan begitu, dirinya dalam melakukan kerja-kerja politik dapat memanfaatkan medsos dan diakses oleh milenial dan Gen Z yang memang lekat dengan teknologi digital.

Dia mengungkapkan keterwakilan perempuan di parlemen saat ini tercatat ada 120 orang dari keseluruhan 575 anggota DPR RI.

"Persentase terus meningkat dibanding periode-periode sebelumnya. Tentu harapannya bukan sekadar peningkatan jumlah, tapi harus diimbangi dengan kapasitas dan kapabilitas dan keterwakilan aspirasi perempuan," jelasnya. (Ant/OL-7)