Nelayan dan Petani Hanya Dibutuhkan untuk Kepentingan Pemilu

PARA nelayan mengkritik perilaku elite politik yang saat ini menduduki jabatan di eksekutif dan legislatif. Pasalnya, ungkap Ketua Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) Witjaksono, para elite politik ini cenderung menggunakan nelayan dan juga petani hanya untuk kepentingan pemilihan umum saja.

“Calon presiden, wakil presiden, dan anggota dewan yang ingin mencalonkan diri hampir dipastikan mendatangi petani dan nelayan. Namun setelah mereka menjabat, para pejabat ini lupa terhadap nelayan dan petani,” katanya saat Rapat Kerja Nasional SNNU yang dilakukan secara hybrid, Jumat.

Witjaksono menjelaskan, para nelayan dan petani didekati para politisi ini karena populasinya yang begitu besar. “Namun kenyataannya masih banyak nelayan dan petani yang termarginalkan,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya dan juga PB NU berencana meningkatkan kesejahteraan para nelayan di Indonesia. “Salah satunya dengan menggagas pembentukan badan usaha milik nelayan di 28 provinsi. Setelah berkembang, nelayan bisa menjadi pengusaha yang sukses,” ujarnya.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang membuka Rakernas tersebut mengakui tingginya angka kemiskinan di kalangan nelayan tersebut. Dari target penurunan ekstrem di 212 kabupaten/kota di 2022, sebanyak 69,3% atau 147 kabupaten/kota merupakan wilayah pesisir, dengan total jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 1,3 juta penduduk atau 12,5% dari total penduduk miskin ekstrem di Indonesia yang berjumlah 10,86 juta jiwa.

“Artinya, jika kita fokus membangun daerah pesisir melalui pemberdayaan nelayan, maka akan cukup signifikan mengurangi angka kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

Baca juga: PKB Persilahkan PDIP Gabung, Tapi ada Syaratnya

Menurut Ma’ruf, salah satu kesulitan utama yang dihadapi nelayan adalah kesulitan akses BBM subsidi. Sekitar 60% biaya kebutuhan melaut nelayan adalah untuk membeli BBM. Selain itu, nelayan juga mengalami kesulitan mengakses administrasi kenelayanan, mengakses pasar dan pembiayaan, serta terkendala perubahan iklim.

Padahal, ungkap Ma’ruf, potensi kelautan yang sangat besar kepada Indonesia. Luas perairan mencapai 6,4 juta km persegi dengan garis pantai sepanjang 108 ribu km.

“Sementara total estimasi potensi sumber daya ikan sebanyak 12,01 juta ton per tahun, dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan mencapai 8,6 juta ton per tahun. Potensi kelautan dan perikanan yang besar sangat disayangkan masih belum diimbangi dengan kesejahteraan nelayan,” ungkapnya.

Karena itu, tambah Ma’ruf, dirinya mendukung strategi pemberdayaan nelayan yang dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, kemitraan usaha, kemudahan akses iptek dan informasi, serta penguatan kelembagaan. “Tentunya partisipasi dan kolaborasi seluruh pihak sangat diperlukan guna mendukung upaya Pemerintah menghapus kemiskinan ekstrem, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan masyarakat di wilayah pesisir,” paparnya.

Karena itu, tambahnya, dirinya mengapresiasi penyelenggaraan Rakernas SNNU yang dinilai dapat mengambil peran strategis untuk memberikan khidmat dalam hal pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. “SNNU turut bekerja bersama Pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem dari Indonesia di 2024,” pungkasnya. (OL-4)